Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah | Ist/Lampungpro.co

"Sebagian besar dari mereka sebelumnya, merupakan ibu rumah tangga tanpa penghasilan tetap. Kini melalui program ini, mereka memperoleh pendapatan minimal sebesar Rp 2 juta perbulan," kata Dadan Hindayana dalam keterangannya, Minggu (22/6/2025).

Dadan mencatat, sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, saat ini program MBG telah menjangkau 4,97 juta penerima manfaat. Program tersebut telah berjalan diseluruh 38 provinsi di Indonesia, dengan total 1.785 SPPG aktif.

Dadan juga menegaskan, seluruh kepala SPPG kini telah menerima pembayaran secara rutin setiap bulan. Sistem pembayaran kini berjalan lancar dan rutin di seluruh wilayah.

Saat ini, pengelolaan keuangan program tersebut sudah lebih tertib, dengan sistem pencairan dana ke SPPG melalui virtual account sebelum kegiatan operasional dimulai. Hal tersebut dilakukan, agar mitra tidak perlu menunggu reimburs dan bisa langsung menjalankan kegiatan operasional.

Agar program MBG berjalan optimal, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam hal kebijakan, pendanaan, dan standar pelaksanaan, sementara pemerintah daerah memiliki peran kunci dalam implementasi di lapangan.

Kepala Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Ketahanan Pangan disetiap daerah, juga harus bersinergi dalam merancang skema penyediaan makanan yang melibatkan masyarakat lokal, termasuk dalam pengawasan kualitas gizi, pelatihan pelaku usaha makanan, dan evaluasi dampak program terhadap anak-anak sekolah.

Pemerintah juga aktif melibatkan organisasi masyarakat, koperasi, dan lembaga pendidikan vokasi untuk memperluas dampak MBG. Program MBG adalah contoh nyata bahwa kebijakan sosial bisa menjadi stimulus ekonomi yang kuat.