Pemprov Lampung Saat Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual di Ruang Command Center Lantai II Kantor Gubernur Lampung, Senin (7/7/2025). 

Rakor tersebut, dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian, yang membagi topik rapat menjadi tiga yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan percepatan pembangunan tiga juta rumah. 

Mendagri, M. Tito Karnavian mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kwartal pertama di tahun 2025 secara year on year berada pada angka 4.87 persen, yang menjadikan Indonesia berada pada posisi 45 dari 185 negara di dunia.

"Jika dibandingkan dengan negara maju yang tergabung dalam 24 negara G-20, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada urutan ke-4. Sementara di wilayah Asean, Indonesia berada pada urutan ke-4 di atas Singapura, Malaysia, dan negara Asean lainnya," kata M. Tito Karnavian.

Menurutnya, jika suatu negara memiliki tingkat perumbuhan ekonomi yang baik, maka negara tersebut dikatakan sedang berada pada tren kemajuan. Secara otomatis, tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakatnya akan lebih baik, bahkan tingkat kemiskinan akan berkurang. 

Angka pertumbuhan ekonomi nasional ini sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi daerah mulai dari kabupaten/kota sampai dengan provinsi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pertumbuhan ekonomi Lampung sebesar 5,47 persen secara year on year, berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional dan menempati urutan ke-9 dari 38 provinsi.

Namun apabila dibandingkan dengan wilayah di Pulau Sumatera, maka Lampung berada pada urutan pertama, dengan angka pertumbuhan ekonomi terbesar di Sumatera.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, memaparkan 9 langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yaitu konsumsi rumah tangga berupa pengendalian bahan pokok dan perluasan kesempatan kerja. 

Lalu belanja pemerintah berupa percepatan realisasi APBD dan percepatan realisasi proyek infrastruktur daerah. Kemudian investasi berupa percepatan realisasi PMA dan PMDN, peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan sesuai potensi lokal, peningkatan output industri manufaktur sesuai potensi lokal, hingga kemudahan izin berusaha. 

Selanjutnua net ekspor mencakup pencegahan ekspor dan impor ilegal.  Sejalan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Kepala BPS, Amalia A. Widyasanti menjelaskan, optimalisasi potensi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui 9 langkah konkret yang sebelumnya dijelaskan oleh Bappenas.

Amalia menyebut, BPS akan hadir untuk mencatat semua aktivitas ekonomi di daerah, yang dapat menggambarkan ukuran ekonomi daerah yang sebenarnya. 

"Ada 9 langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan sesuai dengan karakteristik ekonomi daerah masing-masing, melalui dukungan pemerintah daerah, BPS siap mendukung Kemendagri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, dan pemerintah daerah, dengan menyediakan data yang berkualitas untuk percepatan pertumbuhan ekonomi," sebut Amalia. 

Menutup rangkaian Rapat, Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Imran melaporkan perkembangan realisasi percepatan pembangunan 3 juta rumah. (***)

Editor : Febri Arianto