Pj Sekdaprov Lampung M. Firsada Saat Membuka Rakor GTRA 2025 | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, M. Firsada, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Lampung Tahun 2025, di Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung, Selasa (3/6/2025).

Rakor GTRA tahun ini, mengusung tema "Optimalisasi Tanah Objek Reforma Agraria untuk Mendukung Percepatan Legalisasi Aset dan Penataan Akses yang Berkelanjutan dan Berdampak."

Tema tersebut, mencerminkan komitmen bersama dalam menciptakan keadilan agraria yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Lampung.

Pj Sekdaprov Lampung, M. Firsada mengatakan, reforma agraria merupakan agenda strategis nasional, yang bertujuan mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan tanah.

"Skema reforma agraria ini, harus mengintegrasikan penataan aset dan penataan akses, sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," kata M. Firsada.

Menurutnya, penataan aset mencakup pemberian kepastian hukum melalui sertifikasi hak atas tanah, sedangkan penataan akses meliputi penyediaan dukungan infrastruktur, akses pasar, permodalan, teknologi, hingga pendampingan agar masyarakat dapat mengembangkan potensi ekonomi secara mandiri.

M. Firsada juga turut mengapresiasi kerja keras Gugus Tugas Reforma Agraria dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program ini di Lampung. Ia berharap, Rakor GTRA 2025 tersebut, dapat menghasilkan rekomendasi strategis dan langkah nyata yang mampu menghadirkan keadilan agraria yang merata dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Lampung, Hasan Basri Natamenggala mengungkapkan, Rakor tersebut selaras dengan tiga cita program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur  Lampung periode 2025-2030, khususnya cita pertama yaitu : mewujudkan Lampung menjadi lumbung pangan nasional dan mewujudkan ekosistem ekonomi yang berbasis Desa.

"Oleh karenanya, kami menyambut baik mengangkat tema ini, karena apa yang kami kerjakan di tim GTRA ini, harus selaras dan mendukung program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dan reforma agraria, yang merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan untuk memperbaiki ketimpangan struktur pemilikan penguasaan dan pemanfaatan tanah dan program ini diharapkan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat," ungkap Hasan Basri.

Menurut Hasan Basri, keberhasilan program ini tidak akan bisa tercapai bilamana para stakeholder bekerja sektoral tanpa melakukan kolaborasi masalah yang ada di semua sektor, karenanya penyelenggaraan program GTRA ini penting sekali didukung oleh semua pihak.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara kesepahaman dan kesepakatan GTRA Tahun 2025 oleh Pj. Sekdaprov Lampung M. Firsada, Kepala Kanwil BPN Lampung, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lampung. (***)

Editor : Febri Arianto