Gubernur Lampung Arinal Djunaidi | Lampungpro.co/Diskominfotik Provinsi Lampung

Rapat koordinasi pengendalian inflasi secara berkala dengan semua pemangku kepentingan, termasuk apparat penegak hukum. 

Manfaatkan media sosial dan kelola informasi dengan baik untuk sosialisasi agar tidak ada keresahan masyarakat: panic buying, penimbunan barang, dan lain-lain. 

Buat posko pengendalian inflasi daerah. Untuk itu segera disusun Tim Terpadu (Model pengendalian seperti COVID-19). Dukungan dan pendampingan oleh BPKP dan Kejaksaan terkait pemanfaatan BTT.

Aktifkan Satgas Pangan di Provinsi dan semua Kabupaten/Kota. Koordinasi dengan Pertamina agar BBM bersubsidi tepat sasaran dan tidak digunakan untuk industry. Dukungan Kepolisian Daerah terkait kesiapan operasi lapangan manakala terjadi penyimpangan/ penyelewenangan/penimbunan. 

Pemerintah Kabupaten/Kota diminta melaporkan secara berkala perkembangan inflasi ke Pemerintah Provinsi, untuk selanjutnya dilaporkan ke Pemerintah Pusat. Penyampaian Laporan Perkembangan Inflasi secara berkala oleh BPS dan Bank Indonesia. 

Berbagai langkah antisipatif tersebut selain sebagai upaya pengendalian tingkat inflasi di Provinsi Lampung, juga sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pengendalian inflasi Nasional. (***) 

Sumber : Dinas Kominfotik Provinsi Lampung