Gubernur Lampung Arinal Djunaidi | Lampungpro.co/Diskominfotik Provinsi Lampung

"Seperti menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi, dan transportasi. Kemudian, kestabilan harga pangan ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerjasama antar daerah, serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di masing-masing daerah," kata Tito. 

Dalam hal alokasi anggaran dimaksud belum tersedia, dapat menggunakan alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagaimana yang telah tertuang dalam Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah tertanggal 19 Agustus 2022. Menindaklanjuti arahan tersebut, Gubernur Arinal bergerak cepat dengan langsung melakukan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. 

Gubernur menyampaikan pengendalian intensif dan periodik secara operasional lintas stakeholder dan shareholder harus dilakukan guna pengendalian tingkat inflasi di Provinsi Lampung. Dengan Strategi 4K, yaitu : Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif. 

Berikut arahan Gubernur Lampung :

1. Ketersediaan Pasokan

Mengendalikan komoditas daerah dengan prioritas memenuhi kebutuhan daerah kita, baru kemudian sisanya boleh dikirim ke luar daerah.  Dengan kata lain, menahan ekspor produk komoditas daerah sampai kebutuhan tercukupi.

Percepatan gerakan menanam cabe dan bawang di wilayah yang potensial, dengan berkolaborasi lintas pelaku seperti kelompok tani, PKK, dll.