Bupati Lampung Selatan Saat Menyampaikan RAPBD 2023 ke DPRD | Lampungpro.co/Kominfo

KALIANDA (Lampungpro.co): Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto, menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023 ke DPRD Lampung Selatan, Kamis (6/10/2022). Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Lampung Selatan Agus Sartono, dihadiri 35 anggota secara langsung atau virtual.

Diawal penyampaiannya, Nanang Ermanto mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD. Dalam rapat paripurna itu, Nanang menyampaikan kerangka perhitungan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Lampung Selatan, dimana pendapatan daerah diproyeksikan Rp2,19 triliunan.

"Itu terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) ditargetkan Rp342,2 miliar dan pendapatan transfer ditargetkan Rp1,85 triliunan. Dalam nota keuangan belanja daerah tahun anggaran 2023 diproyeksikan Rp2,18 triliunan," kata Nanang Ermanto.

Kemudian belanja daerah diproyeksikan Rp2,189 triliunan, terbagi dalam belanja operasi direncanakan Rp1,48 triliunan, belanja modal Rp268,8 miliar, belanja tidak terduga Rp9,63 miliaran, dan belanja transfer direncanakan Rp424 miliaran. Pengalokasian anggaran tersebut, mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah, arah dan kebijakan umum anggaran (KUA), serta prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023, terlampir dalam nota kesepakatan antara eksekutif, legislatif, dan mempertimbangkan perkembangan serta kondisi yang dihadapi saat ini.

"Untuk pembiayaan daerah 2022 direncanakan Rp15 miliar, dimana anggaran itu bersumber dari perkiraan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun anggaran sebelumnya. Penerimaan pembiayaan itu, merupakan proyeksi terhadap SiLPA tahun anggaran 2022," ujar Nanang.

Untuk mengetahui SiLPA secara pasti, harus menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2022. Dari sisi pengeluaran, pada tahun anggaran 2023, Pemkab Lampung Selatan diproyeksikan mengalokasikan Rp4 miliar, untuk penyertaan modal pada perusahaan perseroan daerah Lampung Selatan maju, sesuai dengan Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 3 tahun 2021.

Lalu pembayaran cicilan pokok hutang jatuh tempo Rp16,87 miliar. Dengan demikian, maka terdapat pembiayaan netto Rp5,87 miliar, namun juga terdapat surplus pendapatan terhadap belanja Rp5,87 miliar, sehingga tidak terjadi defisit

Usai mendengarkan Nota Keuangan yang disampaikan Bupati Lampung Selatan, delapan Fraksi yang di DPRD setempat menyampaikan pandangan umumnya. Berbagai masukan, arahan dan saran disampaikan terkait Raperda dimaksud.

Secara berturut-turut, masing-masing Fraksi yang menyampaikan pandangan umumnya yakni, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi dan Fraksi Nasdem Hanura Perindo. (***)

Editor : Febri Arianto