Anggota DPRD Provinsi Lampung, Andika Wibawa Sepulau Raya | LAMPUNGPRO.CO/Ist

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) :�Anggota DPRD Provinsi Lampung, Andika Wibawa Sepulau Raya, menerima sejumlah keluhan warga saat menggelar reses di Kelurahan Nyunyai, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, pada Minggu (1/3/2026).

Salah satu persoalan utama yang disampaikan warga adalah terhentinya insentif kader posyandu di wilayah tersebut.

“Keluhan yang paling krusial adalah hak kader posyandu yang belum lagi menerima insentif dan bantuan makanan tambahan,” kata Andika.

Ia mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab tersendatnya pencairan dana tersebut, apakah karena persoalan administrasi atau keterbatasan anggaran.

Namun ia meminta Pemerintah Kota Bandar Lampung segera memberikan kejelasan.

“Kita belum tahu permasalahan keuangannya seperti apa. Karena itu kami menghimbau pemerintah kota agar jika memang insentif itu ada, segera diturunkan,” ujarnya.

Menurut Andika, besaran insentif yang diterima kader selama ini sekitar Rp500 ribu per orang.

Di Kelurahan Nyunyai terdapat tujuh posyandu, masing-masing dengan lima kader. Ia menyebut tujuh posyandu tersebut belum menerima dana insentif.

Warga juga mengeluhkan sistem pencairan yang dinilai merugikan.

Jika pencairan dilakukan pada Maret, misalnya, maka insentif Januari dan Februari tidak lagi dihitung.

“Saya berharap walaupun pembayarannya tertunda, bulan sebelumnya jangan sampai dilewatkan. Karena ini menyangkut hak mereka,” kata Andika.

Ia menambahkan, meski kader posyandu berstatus relawan, pemerintah tetap perlu memberikan penghargaan atas kinerja mereka sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat.

Selain insentif, kader posyandu juga mengeluhkan tidak adanya lagi bantuan makanan tambahan bagi balita sejak adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Andika, program nasional tersebut tidak seharusnya menghapus dukungan pangan di tingkat lokal.

“Kalau memang masih ada anggaran, sebaiknya bantuan untuk anak balita tetap ada, misalnya dalam bentuk bubur kacang hijau seperti sebelumnya,” ujarnya.

Kader juga mengaku harus membeli sendiri buku administrasi yang menjadi kewajiban laporan kegiatan.

Selama ini, kata Andika, tidak ada bantuan dari puskesmas maupun dinas terkait untuk kebutuhan operasional tersebut.

Ia berencana berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung guna memastikan apakah terdapat alokasi anggaran khusus bagi posyandu.

“Nanti akan kami tanyakan apakah memang ada anggaran untuk posyandu dan seperti apa mekanismenya. Kalau ada, tentu harus segera direalisasikan,” kata dia.

Andika menegaskan kader posyandu memiliki peran strategis dalam mendeteksi persoalan kesehatan masyarakat sejak dini.

Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu memastikan dukungan anggaran dan operasional berjalan optimal.

“Mereka yang paling tahu kondisi masyarakat di bawah. Selayaknya pemerintah membantu keberadaan kader-kader posyandu ini,” tandas Andika. (***)