Pemprov Lampung Saat Rakor Bersama Kementerian Perhubungan | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Angkutan Lebaran Idulfitri 2026 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Selasa (17/2/2026).

Rakor tersebut dilakukan, guna memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi, dalam menghadapi arus mudik dan balik Lebaran Idulfitri 1447 Hijriah.

Rakor dipimpin langsung Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, dan Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar. Hadir pula jajaran Forkopimda, pejabat tinggi Kementerian Perhubungan, serta kepala daerah kabupaten/kota se-Lampung.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, posisi strategis Lampung sebagai gerbang utama Pulau Sumatera, di mana setiap musim mudik, perhatian nasional tertuju pada arus penyeberangan Merak dan Bakauheni.

"Lampung selalu menjadi sorotan, karena menjadi entry gate masyarakat dari Pulau Jawa menuju Sumatera. Oleh karena itu, pelayanan dan kesiapan harus dilakukan dengan sangat cermat," kata Rahmat Mirzani Djausal.

Pada rakor tersebut, Gubernur Lampung mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah pusat yang dinilai pro rakyat, mulai dari diskon angkutan udara dan kereta api, diskon tarif tol, hingga program mudik gratis. Kebijakan tersebut, diperkirakan meningkatkan mobilitas masyarakat pada Lebaran Idulfitri tahun ini.

Menurut Gubernur, kebijakan Work From Anywhere (WFA), libur sekolah, dan cuti bersama, juga berpotensi memecah kepadatan arus mudik. Namun di sisi lain, peningkatan mobilitas tetap harus diantisipasi dengan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM).

Ada pun kondisi jalan provinsi, menurut Gubernur Lampung, saat ini berada dalam kondisi status mantap mencapai 79,79 persen. Pemprov Lampung menargetkan tidak ada lagi lubang di jalan provinsi sebelum puncak arus mudik, termasuk percepatan perbaikan di jalan nasional dan kabupaten/kota melalui skema swakelola.