#2019GantiPresiden, Neno Warisman, PKS Lampung, Pilpres 2019, Lampung, Bandar Lampung, Lampungpro.com, Info Politik, Politik Lampung, Politik Bandar Lampung, Kericuhan, PKS Korupsi, PKS Radikal, PKS ISIS, PKS Teroris

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Polemik gerakan #2019GantiPresiden hingga kini masih menjadi perbincangan. Terlebih, di Lampung juga akan dilakukan deklarasi #2019GantiPresiden di Tugu Adipura, Jumat (7/9/2018) yang akan dihadiri Neno Warisman. Rencana kegiatan ini telah mendapat banyak penolakan dari berbagai kelompok, diantaranya ORI Lampung dan KAPI Lampung Selatan.

BACA JUGA: Ormas Ini Keberatan Neno Warisman Deklarasi #2019GantiPresiden di Lampung

Menanggapi hal itu, Ketua DPW PKS Lampung, Ahmad Mufti Salim mengaku gerakan #2019GantiPresiden sah secara konstitusional. Ia malah mempertanyakan pihak yang menolak gerakan itu. "Kedewasaan dalam berdemokrasi patut dipertanyakan," kata Mufti, Selasa (28/8/2018) pagi.

BACA JUGA: Polda Lampung Masih Pertimbangkan Izin Deklarasi #2019GantiPresiden

Mufti pun tidak mempermasalahkan pihak yang telah mendeklarasikan Joko Widodo (Jokowi) dua periode. Sepanjang semua mengikuti aturan perundang-undangan, ketertiban, komitmen damai, serta pemberitahuan kepada aparat, maka tidak ada masalah. "Nggak ribet kok, sederhana," kata dia.

BACA JUGA: Soal #2019GantiPresiden, PKS Lampung: Itu Terverifikasi

Menurut dia, yang menjadi masalah #2019GantiPresiden ialah karena mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Seharusnya, kata Mufti, pihak yang menghalangi ditangkap. "Orasi Neno Warisman tidak ada yang melanggar aturan," kata dia.

Anggota DPRD Lampung ini juga menyebut bahwa #2019GantiPresiden telah terverifikasi. Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, kata dia, pernah menyampaikan bahwa gerakan itu sah secara konstitusi Pemilihan Umum (Pemilu). "Itu bukan gerakan makar," kata dia. (SYAHREZA/PRO3)