Komisi IV DPRD Lampung Selatan Saat Rapat Dengan Dinas PPA | Ist/Lampungpro.co

KALIANDA (Lampungpro.co): Komisi IV DPRD Lampung Selatan, menyoroti meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di wilayah Lampung Selatan.

Hal tersebut diketahui pada rapat pembahasan perubahan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKAP) tahun anggaran 2025 bersama Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Lampung Selatan di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Lampung Selatan, Selasa (17/6/2025)

Dalam kesempatan tersebut, Komisi IV meminta agar instansi Dinas PPA Lampung Selatan, untuk mengambil langkah konkret dalam menekan angka kekerasan yang masih cukup tinggi.

Ketua Komisi IV DPRD Lampung Selatan, Taman mengatakan, upaya perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Menurutnya, angka kasus yang dilaporkan hanya sebagian kecil dari kejadian sebenarnya, karena banyak korban yang masih enggan melapor.

"Kami mendorong Dinas PPA agar lebih aktif turun ke lapangan, menguatkan edukasi di tengah masyarakat, memberikan pendampingan hukum, dan psikologis kepada korban. Tidak cukup hanya dengan sosialisasi, tapi harus ada aksi nyata dan terukur," kata Taman.

Komisi IV DPRD Lampung Selatan juga meminta agar Dinas PPA Lampung Selatan agar meningkatkan koordinasi dengan pihak kepolisian, lembaga perlindungan anak, dan sekolah-sekolah untuk pencegahan dan penanganan kekerasan.

Sementara itu, Sekretaris Dinas PPA Lampung Selatan, Epiyanti mengungkapkan, pihaknya terus berupaya melakukan berbagai pendekatan preventif dan responsif. la mengakui, tantangan terbesar adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus.

"Kami akan perkuat jaringan pelindung anak di desa dan kelurahan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mencegah kekerasan sejak dini," ungkap Epiyanti. (***)

Editor : Febri Arianto
Reporter : Hendra