Wakil Gubernur Lampung Jihan Saat Rapat Paripurna di DPRD Lampung | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung siap menghadapi tantangan pembangunan lewat kolaborasi dan inovasi, saat rapat paripurna pembicaraan tingkat pertama jawaban Gubernur Lampung, terhadap pandangan umum dari Fraksi-Fraksi DPRD Lampung terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Lampung Tahun Anggaran 2024 dan Dua Raperda Prakarsa Pemprov pada Rabu (2/7/2025).

Dua Raperda tersebut yakni Raperda Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dan Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2025-2029.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mengatakan, pihaknya berterima kasih atas masukan, apresiasi, kritik, dan saran yang disampaikan oleh semua Fraksi di DPRD Lampung.

"Kami percaya, masukan tersebut juga penting untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam menghadapi masalah yang ada dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai tujuan bersama," kata Jihan Nurlela.

Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Lampung pada Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Lampung Tahun Anggaran 2024, Pemprov Lampung juga berterima kasih kepada seluruh pihak atas dukungannya dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang ke-11 kalinya.

"Ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk legislatif yang memastikan kami tetap bekerja sesuai peraturan yang berlaku. Kerja keras semua adalah kunci untuk terus mempertahankan prestasi ini, dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah," ujar Jihan Nurlela.

Sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan penciptaan lapangan pekerjaan, Jihan menyebut, Pemprov Lampung juga terus bekerja keras melalui program yang telah disusun bersama eksekutif dan legislatif.

"Kami berharap, perangkat daerah dapat beradaptasi dan melakukan perubahan agar target pembangunan daerah dapat tercapai meskipun dengan keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, kolaborasi dengan semua pihak terkait sangat penting," sebut Jihan Nurlela.

Pemprov Lampung juga terus berupaya untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD), sehingga dengan meningkatnya PAD, sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Lampung akan semakin baik, karena didukung ketersediaan anggaran.

Pada jawaban Gubernur Lampung atas pemandangan umum Frraksi-Fraksi DPRD Lampung terhadap Dua Raperda Prakarsa Pemprov Lampung terkait RPJMD Lampung 2025-2029, Pemprov Lampung menyatakan sependapat pada sejumlah fraksi yang telah menyampaikan pemandangannya.

Penguatan kapasitas fiskal dalam kerangka pendanaan pembangunan daerah, sehingga Pemprov Lampung terus berupaya untuk menjaga kesinambungan fiskal dengan mengedepankan alternatif skema pembiayaan non APBD melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), optimalisasi CSR, pinjaman daerah, sinergi dengan BUMN atau BUMD, serta pendanaan hijau (green finance) yang berkelanjutan.

RPJMD Lampung juga akan difokuskan pada pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur, dan penguatan daya saing daerah yang mengacu Asta Cita yang merupakan keterpaduan antara kebijakan pusat dan daerah dalam RPJMN 2025-2029 dan RPJPD Lampung 2025-2045 yang berfokus pada kemiskinan, ketimpangan, kesehatan, pendidikan dan tata kelola pemerintahan.

RPJMD Lampung 2025-2029 ini, akan diselaraskan dengan rencana strategis oleh masing-masing perangkat daerah dengan penguatan Indikator Kinerja Utama (IKU), untuk memastikan arah pembangunan daerah berjalan sesuai target.

Aspek pengawasan, monitoring, dan evaluasi dalam pelaksanaan RPJMD akan dilaksanakan secara transparan dan intensif oleh semua elemen masyarakat, sehingga target pembangunan di Lampung dapat tercapai.

Terhadap saran dan pertanyaan dari sejumlah fraski, Pemprov Lampung akan terus melakukan strategi kolaborasi masyarakat, pelaku usaha, dan juga perguruan tinggi.

Ada pun program 0rioritas telah disusun berdasarkan permasalahan dan isu strategis daerah, serta terus mengarustamakan keluarga dan kelompok rentan berdasarkan SDGS, dan tata kelola pemerintahan dan efektif dan berintegritas.

Pemprov Lampung juga akan memprioritaskan pengentasan masalah kemiskinan ekstrem di Lampung. Hal ini bukan hanya soal peningkatan pendapatan, tetapi juga menyangkut penyediaan akses dasar terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perumahan layak.

Pendekatan yang holistik dan lintas sektor dilakukan agar intervensi terhadap kelompok paling miskin bisa efektif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi akan difokuskan pada strategi penguatan sektor unggulan daerah, peningkatan nilai tambah produk lokal, percepatan realisasi investasi, dan pengembangan ekonomi kreatif serta UMKM.

Terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pemprov Lampung juga akan melakukan beberapa strategi dengan meningkatkan standar pendidikan, kesehatan, dan pengembangan kapasitas individu di seluruh lapisan masyarakat. Layanan kesehatan diperkuat dengan memperluas akses ke fasilitas kesehatan yang lebih baik.

Kondisi jalan provinsi juga akan menjadi prioritas peningkatan kemantapan jalan dan konektivitas, khususnya ruas-ruas penghubung sentra produksi, kawasan industri, dan pusat pertumbuhan ekonomi.

Pemprov Lampung juga akan memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan dukungan DPRD Lampung, sebagai bagian dari upaya  untuk membuka lapangan kerja dan memperluas kesempatan berusaha.

Pemprov Lampung berkomitmen untuk membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, baik dengan DPRD, investor, maupun pemerintah pusat, agar semangat awal pembangunan Kota Baru tetap terjaga.

"Kami percaya, dengan dukungan dan masukan dari DPRD, kawasan ini dapat diarahkan ulang menjadi bagian dari solusi jangka panjang pembangunan perkotaan di Lampung," tegas Jihan Nurlela.

Pada pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Pemprov Lampung menyambut baik semangat DPRD yang mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif, inklusif, dan berpihak kepada potensi unggulan daerah.

Pemprov Lampung terus berkomitmen menjadikan provinsi ini sebagai daerah yang ramah terhadap investasi, tidak hanya melalui penyederhanaan perizinan dan regulasi, tetapi juga pendampingan dan perlindungan terhadap UMKM lokal, agar investasi yang masuk tidak justru mematikan usaha rakyat kecil yang sudah berjalan.

Pemprov Lampung juga meyakini, kemudahan investasi ini akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja yang luas, meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. (***)

Editor : Febri Arianto