Pemprov Lampung Saat Rakor Penanganan Banjir | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Banjir yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (25/9/2025).

Rapat tersebut, digelar untuk mengantisipasi musim penghujan yang diperkirakan mulai berlangsung pada Oktober 2025 mendatang.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela mengatakan, penanganan banjir harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari inventarisasi masalah yang pernah terjadi, penguatan sistem drainase, hingga optimalisasi waduk, embung, dan pintu air.

"Saya ingin ada inventarisasi permasalahan banjir, apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum, dan apa yang perlu segera dilakukan. Semua juga harus memperkuat sistem drainase, inspeksi pintu-pintu air, hingga mengoptimalkan waduk dan embung sebagai penampungan air," kata Jihan Nurlela.

Selain infrastruktur, Jihan mendorong pembangunan sumur resapan di titik rawan banjir, manajemen air terpadu, hingga pemanfaatan pompa mobile. Koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) pun, dinilai sangat penting untuk mengatur debit air di wilayah Lampung.

Wakil Gubernur Lampung juga turut menginstruksikan peningkatan sistem peringatan dini bersama BMKG, dan mengoptimalkan aplikasi LampungIn sebagai pusat laporan masyarakat. "LampungIn harus bisa menjadi pusat data laporan warga, agar segera ditindaklanjuti bersama pemerintah kabupaten/kota," ujar Jihan Nurlela.

Sementara itu, Kepala BPBD Lampung, Rudy Sjawal Sugiarto mengungkapkan, sejumlah bencana banjir terjadi sejak Agustus hingga September 2025, mulai di Tanggamus yang merendam 65 hektare sawah, banjir di Pesawaran yang menyebabkan longsor dan mengganggu akses transportasi, banjir di Pesisir Barat yang merendam kantor pemerintahan, hingga banjir di Suoh Lampung Barat yang mengakibatkan lima rumah hanyut.

"Banjir tahun 2025 jauh lebih banyak dibandingkan tahun 2024, karena ini disebabkan adanya anomali cuaca yang diprediksi BMKG," ungkap Rudy Sjawal Sugiarto.

BMKG sendiri, telah mengeluarkan peringatan dini musim penghujan akan berlangsung mulai dasarian kedua pada Oktober 2025 hingga awal tahun 2026. Untuk itu, BPBD Lampung bersama BNPB menyiapkan langkah mitigasi lanjutan, termasuk asesmen lapangan yang melibatkan tenaga ahli.

Sementara itu, Kepala Dinas PSDA Lampung, Budhi Darmawan menambahkan, pihaknya saat ini sedang menormalisasi aliran sungai secara masif bersama pemerintah kabupaten/kota dan BBWS.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Lampung memastikan kesiagaan layanan kesehatan bagi warga terdampak banjir, termasuk logistik obat-obatan dan fasilitas kesehatan.

Pemprov Lampung meminta seluruh organisasi perangkat daerah, untuk segera menindaklanjuti hasil koordinasi untuk memperkuat mitigasi, sekaligus mempercepat respons darurat banjir diseluruh wilayah Lampung. (***)

Editor : Febri Arianto