JAKARTA (Lampungpro.com) : Tim relawan IT Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengklaim telah menemukan sedikitnya 9.440 kesalahan input di aplikasi Sistem Penghitungan Suara (Situng) Pemilu 2019 milik Komisi Pemilihan Umum (KPU). Temuan itu diperoleh dari hasil verifikasi manual di Web Situng KPU selama tiga hari terakhir, yakni sejak 27 hingga 29 April 2019.

Koordinator Relawan IT BPN, Mustofa Nahrawardaya mengatakan timnya telah meneliti 172.174 TPS dari 404.290 TPS yang sudah masuk ke Web Situng KPU atau sebanyak 42 persen. Dari situlah Mustafa mengaku menemukan kurang lebih seribu kesalahan entry setiap harinya.

"Dalam setiap hari kami menemukan lebih dari 1.000 kesalahan entry. Kesalahan itu meliputi selisih suara, jumlah pemilih melebihi DPT, dan jumlah suara sah tidak cocok dengan total suara," kata Mustofa.

Tak hanya itu, Mustafa juga menyebut kesalahan terjadi secara konsisten tanpa adanya perbaikan. Bahkan telah terjadi kesalahan entry yang cukup besar di tiga wilayah, yakni meliputi Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Untuk daerah Jawa Barat Mustafa menemukan kesalahan di 764 TPS (8 persen), Jawa Tengah 706 TPS (7,4 persen), dan Jawa Timur 385 TPS (4 persen). Dari jumlah tersebut jika ditotal telah mencapai angka kesalahan sebesar 19,4 persen.

Bahkan Mustafa juga mengaku telah menemukan kesalahan entry yang menjurus pada angka sama yang telah dikeluarkan oleh lembaga survei. "Kami juga menemukan indikasi ada pola input dari daerah tertentu tinggi yang menguntungkan paslon 01, dan merugikan paslon 02. Angkanya sangat mirip dan konsisten dengan hasil quick count yang dipublikasikan oleh lembaga survei. Kebetulan ini sangat tidak masuk akal," jelas dia.

Hal sama juga diungkapkan oleh Koordinator Juru Bicara BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak. Menurut dia, kesalahan input yang dilakukan oleh KPU ini sangat serius dan tak bisa dianggap sepele. Dia bahkan mendorong agar tim pencari fakta untuk kecurangan Pemilu 2019 ini harus segera dibentuk.

"Melihat besarnya prosentase kesalahan input, maka tuntutan untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) kejahatan pemilu dengan agenda utama audit forensik Situng KPU sangat mendesak," ujar Dahnil.(**/PRO2)