Ketua Komisi I DPRD Lampung Selatan | Ist/Lampungpro.co

KALIANDA (Lampungpro.co): Ketua Komisi I DPRD Lampung Selatan Bambang Irawan turut angkat bicara, terkait turunnya tunjangan kepala desa di Lampung Selatan dari Rp2,2 juta menjadi Rp500 ribu. Bambang Irawan akan tetap memperjuangkan aspirasi para kepala desa, dengan cara melakukan komunikasi aktif dengan pihak eksekutif, karena keputusan itu ada di tangan pihak eksekutif.

"Kami nanti akan bertemu, paling cepat dengan pihak eksekutif Senin (08/03/2021) besok. Ada pun tujuan dan harapan kami, jangan terlalu terjun bebaslah tunjangan untuk para kepala desa di Lampung Selatan ini," kata Bambang Irawan dihubungi Lampungpro.co pada Sabtu (6/3/2021)

Bambang berharap pihak eksekutif bisa mengerti dan memahami harapan para kepala desa tersebut. Bambang menilai adanya hal ini jangan sampai situasi di Lampung Selatan yang sebelumnya aman dan nyaman, menjadi tidak kondusif.

"Minimal pihak eksekutif bisa memberikan pengertian kepada pihak kepala desa, karena mereka garda terdepan yang ada di desa. Bila hal ini dapat dikomunikasikan secara baik, saya rasa selesai ini semua," ujar anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Lampung Selatan ini.

Terpisah Kepala Desa Gunung Terang Kalianda Habib Mukhlis mengungkapkan, terkait urusan tunjangan kepala desa, pihaknya melalui pimpinan APDESI beberapa kecamatan telah melakukan rapat pada Kamis (4/3/2021). Ada pun kesimpulan rapat tersebut, para kepala desa pada Senin (8/3/2021) akan kembali ke DPRD Lampung Selatan, untuk menanyakan kelanjutan tunjangan tersebut.

"Kami akan datang lagi, lalu mempertanyakan hal yang pernah diungkapkan ke Komisi I beberapa waktu lalu terkait turunnya tunjangan kepala desa. Ini agar ada solusi agar angkanya tidak turun bebas atau minimal dikembalikan angkanya seperti semula yakni Rp2,2 juta," ungkap Habib Mukhlis.

Para kepala desa di Lampung Selatan akan menempuh langkah-langkah persuasif. Sementara Made Ardana Kades Tri Dharmayoga Kecamatan Ketapang di temui Lampungpro.co berharap, Pemkab tidak tutup mata prihal angka tunjangan Kades yang turun, karena Kades ujung tombak Kabupaten.

"Kalau saya hanya andalkan tunjangan itu untuk menghidupi keluarga. Kalau ini dipotong ya mau bagaimana lagi. Untuk urusan tunjangan, kami percayakan saja ke Ketua APDESI Kecamatan, apapun keputusan kami akan ikut," jelas Arde Mardana. (HENDRA/PRO3)