Suasana sidang gugatan PTPN VII di PN Tanjungkarang. LAMPUNGPRO.CO/PTPN VII

Kuasa Hukum penggugat sepertinya juga belum membaca esensi pertimbangan Penetapan Majelis Hakim PN Tanjungkarang terkait pencabutan gugatan. Berdasakan ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan hanya diperkenankan selama gugatan belum dibacakan dalam agenda persidangan.

Tetapi ketika gugatan sudah dibacakan dan tergugat memberikan jawaban, pencabutan gugatan baru dapat dilakukan setelah mendapat izin dari tergugat. Jadi statement pihak lain dalam keterangan yang dipublikasikan bahwa penggugat dapat kapan saja berhak mencabut gugatan sebelum putusan dibacakan adalah tidak tepat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Kami melihat seolah-olah penggugat sendiri yang meragukan gugatan yang dibuat oleh kuasa kukumnya, sehingga meminta dilakukan pencabutan gugatan dan perubahan substansi gugatan, padahal dalam resume mediasi Direksi PTPN VII selaku tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan perkara dimaksud, lanjut Chandra.

Yang jelas klien kami Direksi PTPN VII siap menghadapi gugatan yang diajukan penggugat Tri Guntoro, namun sampai dengan saat ini kami belum menerima relaas/pemberitahuan resmi dari Pengadilan Negeri Tanjungkarang terkait gugatan baru dimaksud, tutup Chandra.

Sebelumnya, Direksi PTPN VII berdasarkan hasil audit internal perusahaan, memberikan sanksi kedisiplinan kepada Tri Guntoro yang terbukti melakukan tindakan fraud berdasarkan hasil audit internal perusahaan mengakibatkan kerugian (underweight) bagi PTPN VII senilai Rp3,18 miliar atas perbuatan penetapan Kadar Karet Kering (K3) yang tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP).