Wakil Ketua I DPRD Bandar Lampung Sidik Efendi | Ist/Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Wakil Ketua DPRD Bandar Lampung, Sidik Efendi, memberikan pandangan mengenai dampak kebijakan dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh pengusaha serta langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah daerah, terkait kenaikan upah minimum kota (UMK) 6,5 persen pada tahun 2025.

Sidik Efendi mengatakan, pihaknya menekankan kenaikan UMK tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan buruh.

Dengan meningkatnya upah, diharapkan daya beli masyarakat juga akan meningkat, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

"Namun kami juga mengingatkan, kenaikan ini dapat memberikan beban tambahan bagi pengusaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sudah beroperasi dengan margin keuntungan yang tipis," kata Sidik Efendi dalam keterangannya, Sabtu (14/12/2024).

Sidik Efendi menilai, penerapan kebijakan tersebut tidak akan mudah, sebab banyak pengusaha yang mungkin kesulitan untuk memenuhi ketentuan upah minimum baru tersebut.

"Sektor-sektor tertentu seperti perdagangan dan jasa, mungkin akan merasakan dampak yang lebih besar karena mereka bergantung pada tenaga kerja dengan upah rendah. Hal ini bisa memicu risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), jika pengusaha tidak mampu menyesuaikan biaya operasional mereka," ujar Sidik Efendi.

Anggota Fraksi PKS DPRD Bandar Lampung ini juga menyarankan, agar pengusaha yang merasa kesulitan untuk menaikkan UMK dapat melakukan beberapa langkah strategis.

Pertama, melakukan efisiensi operasional, dimana pengusaha harus mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dalam proses produksi atau layanan, agar dapat mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas.