Wakil Gubernur Lampung Saat Jadi Narasumber di Forum Nasional | Lampungpro.co/Dok Kominfo

JAKARTA (Lampungpro.co): Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menilai transformasi digital telah menjadi kebutuhan mutlak dalam tata kelola pemerintahan modern, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Hal tersebut disampaikan saat menjadi narasumber dalam Public Sector Governance Summit (PSGS) 2026, yang diselenggarakan oleh Kompartemen Akuntan Sektor Publik (KASP) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Auditorium Badiklat PKN BPK RI, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Dalam forum yang mengangkat tema "Mengelola Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas: Transparansi, Akuntabilitas, dan Keberlanjutan" tersebut, Jihan memaparkan berbagai langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah di tengah keterbatasan fiskal yang dimiliki.

Menurut Jihan, tantangan yang dihadapi setiap daerah berbeda. Jika daerah dengan kapasitas fiskal besar memiliki ruang gerak yang lebih luas, maka daerah dengan kemampuan fiskal yang terbatas dituntut untuk semakin kreatif, inovatif, dan efisien dalam mengelola keuangan daerah.

"Digitalisasi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Namun transformasi digital bukan sekadar memindahkan proses manual ke dalam aplikasi, yang lebih penting membangun ekosistem data yang terintegrasi, sehingga seluruh proses pelayanan dan pengelolaan keuangan dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel," kata Jihan Nurlela.

Ada pun salah satu fokus utama Pemprov Lampung adalah, memperkuat integrasi data antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perbankan, serta berbagai instansi terkait.

Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan terletak pada penyediaan teknologi, melainkan pada kemampuan menghubungkan berbagai sumber data, agar dapat mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemprov Lampung terus mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah aplikasi LampungIn, yang dirancang sebagai platform layanan publik terpadu bagi masyarakat Lampung.

Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pemerintahan, mulai dari pengaduan publik, pembayaran retribusi, hingga  berbasis di

Jihan juga memaparkan dampak nyata digitalisasi terhadap peningkatan pendapatan daerah, salah satu contohnya digitalisasi sistem pembayaran retribusi pada sejumlah aset daerah.

Selain aspek pendapatan, Jihan juga menyoroti pentingnya akuntabilitas belanja daerah. Ia menegaskan, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak lagi semata-mata diukur dari tingginya tingkat serapan anggaran, tapi dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. (***)

Editor : Febri Arianto