Anggota DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, S.Pd., M.M | LAMPUNGPRO.CO

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Sejumlah Ketua RT di Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, mengeluhkan kurangnya fasilitas kesehatan di wilayah mereka. Keluhan tersebut disampaikan dalam kegiatan reses anggota DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, pada Kamis (24/4/2025).

Ketua RT 011 Lingkungan II, Hermaidi, mengungkapkan bahwa hingga kini Rajabasa Jaya belum memiliki puskesmas rawat inap yang dapat melayani kebutuhan kesehatan masyarakat secara maksimal.

"Di sini hanya ada puskesmas pembantu Bayur, tapi belum ada dokternya. Jadi warga kalau sakit biasanya harus ke Puskesmas Rajabasa atau Hajimena," kata Hermaidi.

Selain kebutuhan fasilitas kesehatan, Hermaidi juga menyoroti persoalan air bersih dan banjir yang kerap melanda wilayahnya. Ia menyebut warga membutuhkan bantuan sumur bor untuk mengatasi kekeringan saat musim kemarau. Sementara di musim hujan, banjir sering terjadi akibat jebolnya tanggul di sekitar Perumahan Perintis.

"Ada sekitar 150 meter tanggul yang jebol, jadi air mudah meluap masuk ke perumahan," jelasnya.

Keluhan serupa juga disampaikan Ketua RT 010 Lingkungan II, Sisyono. Ia meminta agar pemerintah segera membangun drainase di dua titik rawan genangan air, yaitu di Jalan Padat Karya sepanjang 75 meter dan Jalan Karya Bakti sepanjang 175 meter.

Menanggapi aspirasi tersebut, Asroni Paslah menyatakan siap memperjuangkannya melalui sistem e-pokir agar usulan warga mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Bandar Lampung.

“Rajabasa Jaya ini wilayahnya cukup luas. Kami melihat ada lahan milik pemkot yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan puskesmas rawat inap. Ini penting karena rasio puskesmas di Bandar Lampung masih rendah, hanya satu puskesmas untuk sekitar 38.000 jiwa,” kata Asroni yang juga Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung.

Asroni menambahkan, usulan pembangunan puskesmas tersebut sebenarnya telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, ia menegaskan pihaknya akan terus mendorong agar rencana ini bisa direalisasikan pada tahun 2026.

“Insya Allah pada 2026 bisa mulai dibangun. Kami akan kawal agar ini segera terealisasi,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Asroni juga menyoroti persoalan fasilitas pemakaman yang sering kali diabaikan oleh para pengembang perumahan. Ia meminta agar pengembang tidak hanya fokus pada pembangunan hunian, tetapi juga memperhatikan penyediaan lahan pemakaman bagi warga.

“Jangan sampai ketika ada warga yang meninggal, keluarga kesulitan mencari tempat pemakaman. Ini juga harus menjadi perhatian para pengembang,” tegasnya. (***)

Editor : Sandy,