Dosen Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Muhammad Abi Berkah Nadi, S.T., M.T. | LAMPUNGPRO.CO/Ist

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Kebutuhan transportasi publik di Kota Bandar Lampung dinilai semakin mendesak. Kehadirannya bukan sekadar sebagai sarana mobilitas antarwilayah, tetapi juga menjadi solusi utama untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi saat jam sibuk pagi dan sore hari.

Pengamat transportasi publik sekaligus akademisi Institut Teknologi Sumatera (ITERA), M. Abi Berkah Nadi, mengatakan pemerintah memiliki kewajiban menyediakan angkutan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut Abi, undang-undang tersebut menjamin aspek keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi, sekaligus menegaskan kewajiban pemerintah dalam menyediakan layanan angkutan umum. Untuk angkutan antarkota antarprovinsi menjadi kewenangan pemerintah pusat, sedangkan angkutan dalam provinsi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

“Transportasi umum bukan hanya soal mobilisasi warga, tetapi juga berdampak besar terhadap pengurangan kemacetan dan polusi udara,” ujar Abi, Kamis (26/2/2026).

Ia menilai, saat ini Kota Bandar Lampung masih minim angkutan umum yang layak dan terintegrasi. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya volume kendaraan pribadi yang menumpuk di sejumlah titik saat jam puncak, seperti di kawasan Kedaton, Antasari, hingga jalur pendidikan di wilayah Pahoman.

“Penumpukan kendaraan di jam berangkat dan pulang kerja maupun sekolah sudah tidak terelakkan. Ini menjadi sinyal bahwa kota membutuhkan sistem transportasi publik yang lebih baik,” jelasnya.

Abi mendorong pemerintah daerah untuk mempertimbangkan menghidupkan kembali transportasi publik seperti Bus Rapid Transit (BRT) dan angkutan kota (angkot) sebagai moda yang saling terintegrasi. Dengan sistem yang terhubung antarwilayah, masyarakat diharapkan memiliki pilihan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau.

Menurutnya, kebijakan subsidi dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar transportasi publik dapat kembali beroperasi secara optimal. Selain itu, diperlukan kajian teknis terkait penentuan jalur khusus BRT agar tidak mengganggu arus lalu lintas, sekaligus mampu menjangkau berbagai wilayah.

“BRT harus memiliki jalur yang jelas dan terencana. Kemudian didukung angkot sebagai penghubung agar semua kawasan terakomodasi, termasuk akses menuju Bandara,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya konektivitas menuju Bandara Radin Inten II yang hingga kini masih terbatas pilihan angkutan publiknya.

Lebih jauh, Abi menekankan perlunya sinergi antara pemerintah kota dan kabupaten di Provinsi Lampung untuk membangun sistem transportasi publik yang terintegrasi. Kolaborasi lintas daerah dinilai penting mengingat mobilitas masyarakat tidak hanya terjadi dalam satu wilayah administratif.

“Transportasi publik yang hidup dan terintegrasi akan membantu warga, mengurangi beban jalan, sekaligus menciptakan sistem transportasi yang ramah, nyaman, dan berkelanjutan di Provinsi Lampung,” pungkasnya. (***)
Editor : Sandy,