Tahun Ini KBRI Kiev Siap Jadi Wilayah Bebas Korupsi, Delegasi KemenPANRB RI melakukan kunjungan ke Ukraina.

KIEV (Lampungpro.com): Delegasi KemenPANRB RI melakukan kunjungan ke Ukraina. Mereka terdiri dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan Muhamad Yusuf Ateh serta Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatus dan Masyarakat Agus Uji Hantara.

Mereka menyelenggarakan Workshop di KBRI Kyiv bagi para pejabat KBRI dan Lokal Staf. Dengan tema Membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Unit Kerja KBRI Kyiv.

Workshop dilaksanakan terkait dengan rencana KBRI untuk menjadi� Unit Kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dalam Workshop tersebut dipaparkan kriteria, langkah-langkah dan strategi mencapai zona Integritas menuju WBK dan WBBM, diantaranyamencakup masalah penataan manajemen, peningkatan pelayanan publik, pengelolaan SDM, pengawasan, pelaksanaan survei internal dan eksternal dan pengukuran-�� �pengukurannya.

"Workshop ini sebagai langkah awal KBRI Kiev untuk menjadi WBK. Saya berharap kedatangan langsung perwakilan Kemenpan RB, apalagi oleh deputinya langsung, dapat memberikan semangat kepada para ASN dan lokal staf di lingkungan KBRI Kiev untuk meningkatkan pelayanan. Saya telah menunjuk tim untuk menindaklanjuti workshop ini. Tentu saja, saya berharap, tim ini dapat bekerja dengan baik untuk meng encourage seluruh tim di kantor untuk menuju WBK KBRI Kiev" jelas Duta Besar, Yuddy Chrisnandi.

Sebagai tindak lanjut workshop telah dibentuk Tim KBRI terdiri dari Home Staf dan Lokal Staf guna mempersiapkan langkah-langkah penjajagan terkait rencana KBRI Kyiv untuk menjadi Unit Kerja Zona Integritas sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sebagai informasi evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi (Kemen PAN-RB) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman tahun 2017 menunjukkan terjadinya peningkatan unit kerja pelayanan yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi. Hal ini menunjukkan trajektori reformasi indonesia, secara parsial, terus membaik.