Rektor Universitas Malhayati | Lampungpro.co

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan lewat programnya berupa Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung sudah mampu menjangkau semua lapisan masyarakat, baik yang berbayar, subsidi, dan bantuan pemerintah. Namun disisi lain, masih ada dan masih banyak sebagian masyarakat yang menginginkan BPJS Kesehatan dihapus.

Terkait hal ini, Rektor Universitas Malahayati Bandar Lampung Achmad Farich memandang perlu adanya pemberian pemahaman kepada masyarakat secara terus menerus. Sebab masyarakat menganggap bayar dan terdaftar di BPJS Kesehatan, belum tentu sakit dan membutuhkan. Tentunya satu hal pemborosan atau pekerjaan sia-sia dan sifatnya bukan tabungan pembayaran premi.

"Ini yang perlu dijelaskan ke masyarakat, bahwasanya dalam konsep BPJS ini prinsipnya berkonsep gotong royong. Kenapa biaya pelayanan bisa diberikan untuk biaya iuran relatif murah, dari pada berobat tanpa BPJS. Ini dikarenakan yang bayar iuran tidak semuanya sakit, banyak juga yang sehat sehat," kata Farich kepada Lampungpro.co, Sabtu (19/9/2020).

Farich sendiri merupakan peserta BPJS Kesehatan di Fasilitas Kelas I. Meskipun ia berprofesi sebagai dokter, namun jikalau sakit dan urusan mendesak, dirinya tetap berobat menggunakan pelayanan BPJS Kesehatan. Bahkan sudah sejak lama ia menggunakannya untuk periksa kesehatan dan lainnya, baik di Puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya.

"Terkait adanya keluhan masyarakat tentang pelayanan yang dianggap diskriminatif, anggapan ini sebenarnya bukan karena faktor kesengajaan. Akan tetapi hal ini terjadi karena pelayanan administrasinya yang dianggap sedikit rumit bagi masyarakat. Berbeda dengan kita berobat langsung bayar, yang cukup daftar, bayar, dan langsung pelayanan," ujar Farich.

Farich berharap, kedepannya perlu adanya peningkatan dari BPJS Kesehatan. Mulai dari pemberian pemahaman kepada masyarakat, tenaga pemberi pelayanan, para dokter, tim medis, rumah sakit, maupun puskesmas. Terkadang dokter maupun pemberi pelayanan ini, menuntut jasa yang mungkin sama dengan pasien yang bayar langsung.

"Selanjutnya masyarakat yang menggunakan BPJS Kesehatan ini, masyarakat yang sebenarnya harus diprioritaskan. Karena sebelum sakit, mereka sudah bayar iuran berkelanjutan. Ini yang kadang masih banyak pusat-pusat pelayanan medis, yang belum dapat memahami hal ini," ungkap Farich

Farich memghimbau kepada masyarakat yang belum menjadi peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan, untuk segera memiliki dan mendaftarkannya. Terutama dalam situasi pandemi Covid-19 saar ini, semua pihak tidak bisa lengah sedikitpun. Jika suatu saat terserang sakit, maka masyarakat sudah punya perlindungan minimal dari sisi biaya. (ASYIHIN/PRO3)