Antisipasi pencegahan

JAKARTA (Lampro): Pemerintah menyampaikan sejumlah langkah-langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada 2017 meliputi soal anggaran, mobilisasi sumber daya manusia, dan penegakan hukum.

"Pertama, diharapkan Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas dapat mengalokasikan anggaran khusus yang digunakan untuk pecegahan kebakaran hutan dan lahan," kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, di Istana Negara Jakarta, Senin (23/1/2017).

Wiranto menyampaikan hal itu dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2017 yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo.

Permintaan Wiranto itu disampaikan karena berdasarkan evaluasi penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada 2016 terdapat hambatan penggunaan APBD oleh pemerintah daerah. Terutama untuk menggerakkan satuan tugas (satgas) dan instansi daerah karena adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendgari) No. 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam Permendagri itu disebutkan penggunaan dana itu hanya boleh saat tanggap darurat sedangkan sebelum tanggap darurat belum dapat digunakan.

"Kedua, agar Mendagri merevisi Permendagri No 21/2011 tentang Pedoman Keuangan Negara. Sehingga, Pemda dapat menggunakan anggaran sejak tahapan pencegahan dan bukan hanya saat darurat," tambah Wiranto.

Butir ketiga, gubernur, bupati, wali kota diharapkan dapat mengedukasi dan membantu masyarakat dalam menggunakan lahan tanpa bakar.

"Keempat, mendorong pengusaha untuk menaati perundangan yang mewajibkan pembukaan lahan tanpa bakar. Dan, kelima mengarahkan aparat penegak hukum mengawasi dan menindak tegas kepada pelanggar hukum," tambah Wiranto.