Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Universitas Lampung (Unila), Vincensius Soma Ferrer | LAMPUNGPRO.CO/Ist

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Kebijakan anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian tertuju pada alokasi anggaran Wisata Rohani yang terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kota Bandar Lampung bersama Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta pihak biro perjalanan.

Dalam RDP tersebut terungkap, anggaran Wisata Rohani untuk Tahun Anggaran 2026 mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp5 miliar. Nilai ini dinilai mencengangkan di tengah masih banyaknya persoalan mendasar yang dihadapi Kota Bandar Lampung.

Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Universitas Lampung (Unila), Vincensius Soma Ferrer, menilai kebijakan tersebut tidak lepas dari pertimbangan politik yang kuat. Menurutnya, kepala daerah perlu memiliki keberanian dalam menentukan arah kebijakan yang benar-benar berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat.

“Kalau kita bandingkan kepentingannya, terlihat jelas. Program seperti Wisata Rohani memiliki nilai visibilitas politik yang tinggi. Secara politik, program ini sangat menjual,” ujar Soma, Kamis (22/1/2026).

Ia menjelaskan, Wisata Rohani mudah diklaim sebagai capaian pemerintah karena indikator keberhasilannya sederhana dan kasat mata, seperti jumlah warga yang diberangkatkan maupun pengembangan destinasi wisata keagamaan.

“Capaian-capaian itu mudah dinilai. Apalagi Bandar Lampung memiliki basis keagamaan yang kuat, sehingga secara politik visibilitas program ini sangat tinggi,” lanjutnya.

Namun, Soma menegaskan, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan kebijakan publik yang menyentuh persoalan mendasar, seperti penanganan banjir, stunting, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.

“Kebijakan seperti itu cenderung ‘sunyi’ dalam politik. Hasilnya tidak langsung terlihat, butuh waktu lama, dan secara politik kurang menarik dibandingkan Wisata Rohani,” tegasnya.