Pemprov Lampung Saat Rakor Dengan BPS Lampung | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyambut positif data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung, tentang kemiskinan Lampung kondisi Maret 2025 yang turun 0,62 persen poin atau 52,3 ribu orang dibandingkan September 2024. 

Berdasarkan data BPS, kemiskinan di wilayah pedesaan mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan di perkotaan pada Maret 2025. Ini menjadi bukti awal efektivitas kebijakan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang berfokus pada penguatan ekonomi dari desa mulai berdampak.

Menurut data BPS, garis kemiskinan di Lampung pada Maret 2025 tercatat sebesar Rp612.451. Komponen makanan masih menjadi penyumbang dominan dalam pembentukan garis kemiskinan, yaitu 74,76 persen, sementara komponen non-makanan sebesar 25,24 persen.

BPS mencatat, garis kemiskinan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan pedesaan, dimana garis kemiskinan perkotaan pada Maret 2025 Rp659.660 (naik 0,61 persen) dan perdesaan Rp 588.958 (naik 3 persen) dibandingkan September 2024, yang menunjukkan garis kemiskinan di pedesaan lajunya lebih cepat dibandingkan dengan garis kemiskinan di perkotaan.

Namun penurunan kemiskinan di desa lebih signifikan dibandingkan kemiskinan di kota. Sebagaimana dalam catatan BPS, kondisi September 2024 dari 12,04 persen menjadi 11,32 persen pada Maret 2025 atau turun sebesar 0,71 persen.

Sebaliknya, tingkat kemiskinan di kota mengalami penurunan dari 7,91 persen pada September 2024 menjadi 7,49 persen pada Maret 2025 atau sebesar 0,42 persen.

Kepala Dinas Kominfotik Lampung, Ganjar Jationo mengatakan, data tersebut menunjukkan efektivitas kebijakan Gubernur Mirza mulai berdampak, momentum ini akan terus dipertahankan dengan meluncurkan berbagai program yang konvergen dalam pengentasan kemiskinan di Lampung.

"Gubernur Lampung sejak awal berkomitmen menurunkan kemiskinan, dengan fokus pada sektor pertanian yang menjadi tumpuan ekonomi pedesaan. Salah satu resepnya, dengan melakukan hilirisasi pertanian berbasis komoditas unggulan, seperti padi, jagung, kopi, pisang dan lainnya," kata Ganjar Jationo dalam keterangannya, Jumat (25/7/2025).

Langkah strategis lainnya adalah kebijakan pengadaan dryer, Rice Milling Unit (RMU), dan bantuan pupuk organik cair (POC) yang ditempatkan langsung di sentra-sentra produksi padi. Dengan adanya RMU, dryer, dan POC, maka diharapkan petani mampu meningkatkan produksi pertanian yang mereka hasilkan, dan meningkatkan nilai tambah petani di desa.

Ganjar juga menyebut, kebijakan nasional dari Presiden Prabowo dalam menetapkan harga dasar gabah sebesar Rp6.500 perkilogram, dan instruksi kepada Bulog untuk menyerap gabah petani secara maksimal, menjadi faktor pendukung keberhasilan ini.

"Gubernur Lampung menyambut baik kebijakan tersebut, dan menyiapkan langkah lanjutan agar manfaatnya optimal bagi petani Lampung," sebut Ganjar Jationo.

Pemprov Lampung juga sedang menyiapkan skema penguatan kelembagaan transportasi hasil pertanian desa. Ini dilakukan untuk menekan biaya logistik, yang selama ini menjadi salah satu faktor penyumbang tingginya harga jual dan rendahnya pendapatan petani.

Pemprov Lampung optimis, penurunan kemiskinan di desa merupakan langkah awal yang menjanjikan meski tantangannya masih besar. Arah kebijakan yang konsisten dan berbasis data, diyakini akan mampu mempercepat pencapaian target pengentasan kemiskinan secara menyeluruh.

Gubernur Lampung juga telah menegaskan, kerja keras tidak boleh berhenti, sehingga keberhasilan ini harus dijaga dan ditingkatkan dengan sinergi antar program dan lintas sektor, baik pusat maupun daerah. (***)

Editor : Febri Arianto