Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, S.Pd., M.M. | LAMPUNGPRO.CO

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menggelar sosialisasi bertajuk Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, pada Rabu (26/3/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh masyarakat setempat dan menjadi ajang diskusi tentang pentingnya menjaga nilai-nilai kebangsaan di tengah pesatnya arus informasi digital.

Dalam kesempatan tersebut, Asroni yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bandar Lampung, menyoroti perubahan pola pikir masyarakat akibat pengaruh media sosial.

Ia menilai bahwa platform seperti Instagram dan Facebook memiliki dampak besar dalam membentuk opini publik, namun sering kali informasi yang beredar tidak melalui proses verifikasi yang baik.

"Media sosial telah mengubah cara berpikir kita. Informasi dari Instagram maupun Facebook jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kalau tidak disaring, ini bisa membuat bangsa kita makin terpuruk," ujar Asroni.

Lebih lanjut, Asroni menyinggung tren "velocity" yang belakangan marak di media sosial. Menurutnya, tren semacam itu lebih bersifat hiburan dan kurang pantas jika dilakukan dalam acara-acara formal.

"Saya lihat sekarang banyak anak muda yang mengikuti tren velocity. Ini hanya hiburan semata dan tidak memiliki nilai edukatif. Jangan sampai budaya kita justru bergeser karena terlalu mengikuti tren yang tidak bermanfaat," tambahnya.

Sebagai solusi, Asroni mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyaring informasi dan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Ia mencontohkan bahwa pengamalan Pancasila bisa dilakukan dalam hal-hal kecil, seperti menjaga lisan dari perkataan buruk dan menjaga semangat gotong royong.

"Misalnya, seorang ibu yang tidak melakukan ghibah sudah mengamalkan Pancasila. Begitu juga ketika ada hajatan, ikut membantu tetangga dalam persiapan acara adalah bentuk nyata gotong royong, salah satu nilai utama dalam Pancasila," tegasnya.

Selain memberikan pemaparan, Asroni Paslah juga membuka sesi tanya jawab untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat. Dalam sesi ini, beberapa warga menyampaikan keluhan terkait layanan administrasi dan kesehatan.

Susanti, warga Beringin Raya, menanyakan tentang kendala yang dihadapinya dalam penggunaan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah mendapatkan KIS, namun suaminya yang masih satu Kartu Keluarga (KK) justru tidak terdaftar.

"Saya sudah punya KIS, tapi suami saya tidak masuk. Padahal kami satu KK. Apakah suami saya bisa mendapatkan KIS juga?," tanya Susanti.

Menanggapi hal tersebut, Asroni menyatakan bahwa dirinya akan membantu menelusuri permasalahan ini melalui dinas terkait. Ia juga mengingatkan warga untuk selalu mengecek data kependudukan agar bisa mendapatkan akses layanan kesehatan secara merata.

Selain itu, seorang warga lainnya menanyakan prosedur pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang hilang. Asroni menjelaskan bahwa pengurusan KTP yang hilang bisa dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan membawa surat kehilangan dari kepolisian.

"Silakan segera laporkan kehilangan KTP ke kepolisian untuk mendapatkan surat keterangan. Setelah itu, bawa surat tersebut ke Disdukcapil agar bisa segera dibuatkan KTP baru," jelasnya.

Di akhir acara, Asroni kembali menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah dinamika sosial saat ini. Ia berharap masyarakat tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

"Mari kita jaga kebersamaan dan selalu menerapkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita bisa membangun masyarakat yang lebih kuat dan tidak mudah terpecah oleh isu-isu yang belum tentu benar," pungkasnya.

Acara ini mendapat respons positif dari masyarakat yang hadir. Mereka berharap kegiatan semacam ini terus diadakan sebagai sarana edukasi dan penyampaian aspirasi langsung kepada wakil rakyat. (***)

Editor : Sandy,