Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, S.Pd., M.M., | LAMPUNGPRO.CO/Ist

Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan anak-anak mengikuti proses belajar-mengajar dalam kondisi tanpa kepastian hukum.

“Jika memang ada proses administratif yang belum lengkap, maka itu harus segera diselesaikan. Anak-anak tidak boleh dijadikan korban dari ketidakjelasan status hukum sebuah lembaga pendidikan,” katanya.

Lebih lanjut, Asroni menegaskan bahwa Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung akan tetap menjalankan fungsi pengawasan.

Ia menekankan, kepentingan utama DPRD adalah keselamatan, kepastian hukum, dan masa depan para siswa, bukan membela yayasan atau pihak tertentu.

“Prinsip kami jelas, niat baik harus dibarengi dengan kepatuhan pada aturan. Itu adalah garis tegas yang kami pegang,” ujarnya.

Menanggapi pernyataan Wali Kota Bandar Lampung yang menyebut kehadiran Sekolah Siger sebagai langkah penyelamatan anak putus sekolah, Asroni menyatakan pihaknya memahami dan menghargai niat baik Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menekan angka putus sekolah.

Ia mengakui, persoalan tersebut merupakan tantangan serius yang harus dihadapi secara bersama-sama.