Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, S.Pd., M.M (tengah, kemeja coklat) | Lampungpro.co

Asroni menjelaskan bahwa saat ini bantuan operasional sekolah (BOS) yang dikucurkan pemerintah pusat masih jauh dari mencukupi kebutuhan dasar pendidikan. Untuk jenjang SD, BOS hanya sekitar Rp 900 ribu per siswa per tahun. Sementara untuk jenjang SMP sekitar Rp 1,1 juta.

Padahal, kata dia, dari berbagai diskusi yang dilakukan bersama pemangku kepentingan pendidikan, kebutuhan standar minimal biaya operasional untuk jenjang SMP saja mencapai sekitar Rp 2,5 juta per siswa per tahun.

“Artinya masih ada kekurangan hampir separuhnya. Kalau tidak segera ditambah, sulit untuk mengatakan bahwa pendidikan dasar benar-benar gratis,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.

Hingga saat ini, kata Asroni, belum ada petunjuk teknis (juknis) maupun petunjuk pelaksana (juklak) dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait implementasi putusan MK tersebut.

Ia mendesak agar Kemendikdasmen dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) segera menyusun skema pendanaan baru yang lebih konkret dan terukur, termasuk kemungkinan peningkatan BOS atau menciptakan skema pendanaan baru yang bisa menjangkau sekolah swasta.

“Kalau sekolah swasta ikut disubsidi negara, maka mereka bisa fokus pada peningkatan kualitas layanan pendidikan. Termasuk soal pembayaran gaji guru honorer, yang selama ini jadi masalah tersendiri,” katanya.

Asroni juga mendorong pemerintah untuk membuat klasifikasi terhadap sekolah swasta. Menurutnya, sekolah swasta tidak bisa dipukul rata. Ada sekolah elite yang mampu mandiri secara finansial, dan ada pula sekolah kecil yang bernaung di bawah yayasan dengan sumber daya terbatas.