Pemilu 2019, Prabowo Subianto

"Saya bukannya tidak yakin, itu bisa terjadi dalam arti bisa menurunkan harga energi primer. Tapi, saat ini saja kan sudah diatur harga batu bara US$ 70 per ton di mana sudah di bawah harga keekonomian, di bawah harga pasar," terangnya.

"Kalaupun memang nanti dibuat satu kebijakan lagi, dengan harga patokan untuk DMO (Domestic Market Obligation) PLN misalnya, dibuat menjadi di bawah 70 apakah nanti para produsen batu bara setuju dengan harga tersebut. Bagaimana pun mereka akan berhitung terkait investasi yang dilakukan, berapa biaya pokok produksi mereka untuk menghasilkan 1 ton batu bara," sambung Mamit.

Dia menambahkan, dengan patokan harga US$ 70 saat ini saja masih ada pengusaha yang kurang senang karena keuntungan yang mereka dapatkan kecil. Dia menambahkan beberapa perusahaan besar batu bara saat ini tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), kebijakan harga batu bara berisiko terhadap penurunan harga saham.

"Sekarang saja US$ 70 pun banyak yang kurang happy. Karena menurut mereka terlalu kecil margin yang didapatkan, Dengan misalkan dikurangi kembali batu bara untuk PLTU apakah mereka mau, yang jelas mengurangi margin mereka," kata Mamit

"Apa lagi beberapa perusahaan besar batu bara adalah tercatat di BEJ (sekarang BEI). Ini pasti terkait saham mereka. Ketika DMO sangat murah otomatis saham mereka bisa saja anjlok atau bisa saja mengalami penurunan," tuturnya.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Mar'ruf, Ace Hasan Syadzily menyebut rencana penurunan tarif listrik yang disampaikan Prabowo ketinggalan. Menurutnya, pemerintahan saat ini sudah berupaya menurunkan tarif. "Mereka salah itu, mereka itu baru ngomong kita sudah berbuat. Karena tarif listrik 450 sudah mendapat subsidi dari pemerintah," ujarnya.

Dia melanjutkan, pelanggan 450 VA merupakan masyarakat berpenghasilan rendah. Sebab itu, pemerintah memberi bantuan berupa subsidi. "Karena 450 itu adalah hampir kebanyakan mereka kelompok berpenghasilan rendah. Segmen masyarakat yang sudah mendapatkan subsidi energi yang diberikan oleh pemerintah yang sekarang," ujarnya.