#portalberitaasiangames #portalberitapendidikan #beritaolahragalampung #beritaolahraganasional #lampungproberitalampung #lampungprodotcom #beritapolitiklampung #webberitadaerah #webberitanasional #portalberitalampung #webberitalampung #portalberitanasional #beritalampungterkini #beritakulinerlampung #beritawisatalampung #portalberitawisata #portalberitawisatanasional

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.com): Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengapresiasi keberhasilan Provinsi Lampung dalam mengendalikan angka kelahiran. Direktur Bina Kesertaan Keluarga Berencana Jalur Swasta BKKBN Drg. Widwiono memuji keberhasilan Lampung tersebut karena menurunkan angka kelahiran (Total Fertility Rate) secara signifikan dari 2,7 per wanita pada tahun 2012 menjadi 2,35 per wanita tahun 2017.

Hal ini sesuai dengan data Survey Demografi Kependudukan Indonesia (SDKI) 2017. Ini merupakan gambaran keberhasilan sinergi program yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, kata Widwiono, dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga  Provinsi Lampung 2018 di Bandar Lampung, Rabu (28/3/2018).

Rakorda ini juga diisi dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program KKBPK antara BKKBN Provinsi Lampung  dan Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan dalam hal pemberdayaan Ekonomi Keluarga Bidang Perkebunan dan Peternakan.

Dalam PKS yang disepakatai, Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung akan menyiapkan kelompok bina ekonomi keluarga dengan membentuk kelompokkelompok UPPKS. Kemudian, memfasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi keluarga (PEK) dan memberikan pembekalan, sosialissai, orientasi materi pemberdayaan ekonomi keluarga.

Sedangkan Pemerintah Provinsi Lampung akan melakukan kegiatan pembinaan dan pelatihan PEK di bidang pengelolaan, pemanfaatan lahan perkebunan dan budidaya hewan ternak, melakukan penyuluhan, pengelolaan, pemanfaatan lahan perkebunan dan budidaya ternak.

Kemudian, memprioritaskan program pengelolaan pemanfaatan lahan perkebunan dan budi daya ternak di wilayah kampung keluarga berencana (KB). Diharapkan kesepakatan ini akan meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga di bidang pengelolaan, pemanfaatan lahan perkebunan dan budi daya ternak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Asisten bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung Hery Sulianto, mewakili Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno mengatakan kerjasama dan keterpaduan program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota sangat menentukan keberhasilan suatu pembangunan.

Karena sesungguhnya Program Pemerintah Provinsi Lampung akan berjalan maksimal dengan membangun sinergi program dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat termasuk BKKBN, kata Hery.

Hery melanjutkan Pemerintah Provinsi Lampung mengharapkan kerjasama dan sinergi lintas sektor untuk mengatasi isue stunting (gizi buruk ). Selain itu, pengarapan stunting bekerja sama dengan Pemerintah Pusat akan dilaksanakan di wilayah Lampung Selatan, Lampung Tengah dan Lampung Timur. (**/PRO2)