Bupati Lampung Selatan Bersama Kejari Lampung Selatan | Lampungpro.co/Dok Kominfo

Egi mengakui, proses menuju kesepakatan tersebut tidak berjalan mudah. Mediasi berlangsung cukup dinamis, karena pada awalnya PTPN I masih berpegang pada keputusan untuk melanjutkan proses hukum, demi menjaga aturan internal perusahaan.

Namun, ketika kondisi sosial dan ekonomi keluarga Mujiran dipaparkan secara utuh, pertimbangan kemanusiaan perlahan mengambil ruang.

Bupati Egi menilai, alasan PTPN bersedia memaafkan dan menyelesaikan lewat restorative justice ini, setelah Bupati Egi turut memberikan pandangan dari sisi humanisme kondisi usia terdakwa dan lainnya.

Sementara itu, Kepala Kejari Lampung Selatan, Suci Wijayanti mengungkapkan, langkah restorative justice yang dilakukan, selaras dengan arahan Kejaksaan Agung dan Kejati Lampung, karena hukum memang harus ditegakkan, namun tidak boleh kehilangan sisi humanismenya.

"Meskipun hati nurani tidak tertulis di dalam buku hukum, namun rasa keadilan dan nilai kemanusiaan harus tetap menjadi bagian penting, dalam setiap proses penegakan hukum di tengah masyarakat," ungkap Suci Wijayanti.

Suci mengungkapkan, ruang damai sebenarnya telah terlihat sejak awal proses berjalan. Namun upaya tersebut sempat terhambat oleh aturan internal PTPN I, yang ketat dalam menjaga aset negara.

Sebagai tindak lanjut, Kejari Lampung Selatan kini tengah berkoordinasi dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, Lampung Selatan, untuk mengupayakan penangguhan sekaligus pengalihan penahanan terhadap kakek Mujiran.