BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Catatan akhir tahun (Catahu) 2019, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung menyampaikan kinerja permasalahan hukum yang telah diselesaikan LBH Bandar Lampung. Selama tahun 2019, penanganan kasus struktural di Provinsi Lampung di LBH tercatat permasalahan sektor agraria masih mendominasi.

Direktur LBH Bandar Lampung Chandra Muliawan mengatakan, permasalahan pelanggaran hak di sektor ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob) tercatat, konflik agraria di Lampung masih mendominasi, dimana ada 45 persen sektor agraria terjadi di sepanjang tahun 2019 ini.

"Konflik-konflik pertanahan ini terjadi di wilayah Kabupaten Way Kanan ada 2 perkara, Tulang Bawang 5 kasus perkara, Lampung Timur satu kasus, Lampung Selatan 2 kasus perkara, dan Bandar Lampung 7 kasus perkara," kata Chandra saat menerbitkan catatan akhir tahun di kantor LBH Bandar Lampung, Senin (23/12/2019).

Untuk kasus lainnya di sektor Ekosob, ada kasus perburuhan sekitar 35 persen, pelayanan administrasi publik 35 persen, dan penggusuran 5 persen. Total penerima manfaat dari aktivitas pendampingan yang dilakukan oleh LBH Bandar Lampung pada isu ini ada 18.706 jiwa.

"Sepanjang tahun ini, kami menerima 120 perkara yang masuk sistem pendokumentasian kasus (Simpensus) yakni pidana, perdata, ketenagakerjaan, agama (waris dan cerai), dan tata usaha negara (TUN). Dengan total penerima manfaat sebanyak 1.389 jiwa," ujar Chandra.

Mayoritas kasus yang sering diterima LBH Bandar Lampung, merupakan kasus yang bersifat struktural karena terdapat ketimpangan relasi kuasa, dengan total 97 kasus. Sementara kasus non struktural terdapat 23 kasus. Kemudian kasus yang sering diterima LBH Bandar Lampung ada 110 kasus individu, dan 10 kasus bersifat kelompok. (FEBRI/PRO2)