Operasi pasar minyak goreng di Pasar Kangkung Telukbetung, Bandar Lampung. LAMPUNGPRO.CO/FEBRI ARIYANTO

Kebijakan DMO yang banyak dikritik ini pun membuat enam produsen migor berhenti produksi karena tidak mendapat pasokan CPO. Menurut data Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) kebijakan DMO hanya bisa dilaksanakan perusahaan terintegrasi. Padahal dari 34 anggota GIMNI, hanya 16 yang terintegrasi, sisanya, produsen yang pasarnya hanya dalam negeri. 

Kondisi inilah yang bakal berlanjut saat menghadapi puasa Ramadan yang tinggal menghitung hari. Tarik menarik antara ekspor CPO dan pemenuhan migor dalam negeri diprediksi tetap berlanjut, sepanjang kebijakan DMO masih berlaku. 

Bagaimana dengan Lampung? Kondisinya setali tiga uang. Kemampuan perusahan refinery yang ada di Lampung tak seimbang dengan kebutuhan. Kebutuhan migor di Lampung diperkirakan sebanyak 600 ribu liter/hari. 

Sementara komitmen Sungai Budi Gruop memproduksi migor yang tercatat di Kementerian Perdagangan 500 ribu liter/hari. Itu pun tak semuanya akan dikirim ke Lampung.

Industri Turunan CPO Berada di Bibir Jurang

Gonjang-ganjing akibat DMO ini, tak hanya membuat ibu-ibu pusing mencari migor. Para pelaku industri turunan CPO kini juga dibuat tepok jidat lantaran terimbas DMO. Padahal banyak industri yang tak punya kebun sawit (industri hulu) dan retail minyak goreng (hilir).

Perusahaan multinasional seperti Unilever, misalnya, juga tengah ketar-ketir karena kebijakan DMO itu. Unilever yang banyak memproduksi barang dari turunan CPO pun terkena DMO 20%. Lalu, apakah DMO Unilever ini dalam bentuk sabun atau shampo?