Ilustrasi pelanggan kecewa karena kuota hangus sebelum habis digunakan. (FOTO: ISTIMEWA/LAMPUNGPRO.CO)

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co Setiap bulan, jutaan pelanggan telekomunikasi di Indonesia menyisakan kuota internet yang tidak sempat terpakai. Kuota tersebut hangus, hilang begitu saja karena melewati masa aktif, meski jumlahnya masih banyak.

Ironisnya, ini bukan murni akibat kelalaian pengguna—melainkan buah dari sistem paket yang dirancang sedemikian rupa agar kuota terbagi-bagi ke dalam banyak kanal tak relevan: media sosial tertentu, aplikasi khusus, kuota malam, atau akses yang hanya aktif dalam jam tertentu.

Modus ini seperti membeli kucing dalam karung. Pelanggan seolah diberi banyak, padahal tak benar-benar bisa memakai kuota secara bebas sesuai kebutuhan. Begitu masa aktif habis, sisa kuota pun lenyap tanpa bisa diuangkan kembali atau dikompensasi, padahal telah dibayar lunas di muka. Ini adalah bentuk praktik manipulatif dan tidak transparan yang menempatkan konsumen sebagai objek keuntungan sepihak oleh operator.

Laporan berbagai lembaga konsumen dan pengamat telekomunikasi menyebut, kerugian ekonomi akibat kuota hangus ini diperkirakan mencapai Rp63 triliun per tahun secara nasional. Angka ini diambil dari estimasi rata-rata sisa kuota yang tidak terpakai dari total pengguna aktif lebih dari 200 juta pelanggan seluler di Indonesia.

Jika diasumsikan setidaknya Rp25 ribu per pelanggan hilang setiap bulan akibat kuota yang tidak bisa digunakan, maka potensi kerugiannya mencapai angka Angka ini bahkan belum memperhitungkan efek psikologis dan biaya opportunity loss (kehilangan manfaat) yang dialami masyarakat akibat kuota yang tidak bisa dimanfaatkan untuk pendidikan daring, pekerjaan, atau layanan publik berbasis digital.

Skema Paket: Siapa Diuntungkan?

Pola paket yang membagi kuota menjadi beberapa kanal membuat penggunaan menjadi tidak fleksibel. Banyak pelanggan tidak pernah membuka aplikasi tertentu, tetapi tetap ‘dipaksa’ membeli kuota untuk layanan tersebut. Skema ini secara sistemik menguntungkan operator, karena mereka dapat mengeklaim telah memberikan kuota besar, padahal pengguna tidak mendapatkan nilai guna yang proporsional.

Sementara itu, regulasi masih membiarkan praktik ini berjalan tanpa intervensi berarti. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memang mengatur soal transparansi informasi dan perlindungan konsumen, tetapi belum menyentuh substansi keadilan dalam struktur paket kuota.