Gubernur Lampung Terpilih Rahmat Mirzani Djausal (kiri) dan kondisi jalan provinsi di depan Pasar Kalirejo, Lampung Tengah, pada November 2024. LAMPUNGPRO.CO

Ketika Mirza-Jihan menjabat, modalnya memperbaiki infrasturktur termasuk jalan dianggarkan Rp600 miliar selama 2025. Anggaran itu tentu tak memadai menyelesaikan 'PR' kerusakan jalan di 15 kabupaten/kota.

Pasalnya, tingkat kerusakan alan di Lampung menunjukkan kesenjangan yang signifikan. Jalan provinsi memiliki kemantapan 78,67%. Sedangkan rata-rata kemantapan jalan yang jadi kewenangan kebupaten/kota hanya 47,48%.

Kondisi kerusakan inilah yang membuat Lampung menempati utudan ketiga jalan rusak secara nasional. Dikutip dari website Kementerian PUPR www.data.pu.go.id, disebutkan peringkat pertama jalan rusak ditempati Sumatera Utara sepanjang 11.099 km, disusul Nusa Tenggara Timur sepanjang 7.993 km, dan Lampung sepanjang 7.580 km.

Inilah tantangan besar yang dihadapi Mirza-Jihan. Terlebih beban Lampung sebagai gerbang Sumatera-Jawa makin besar.

Berbagai survei menjelang Pilkada 2024 tentang kondisi Lampung, selalu menempatkan masalah infratruktur yang paling wahid menjadi program gubernur. Sebuah survei yang mewawancarai 995 pemilih di Lampung misalnya, pemilih usia 35-34 tahun menempatkan infrastruktur menjadi topik penting dengan angka 38%.

Sedangkan pemilih berusia 35-44 tahun menempatkan infrastruktur jadi topik penting 25%. Bahkan, pemilih konservatif sebanyak 52% cenderung menganggap isu infratruktut lebih penting.

Belum lagi hampir tiap hari, isi konten netizen dengan berbagai aksi teatrikal di Lampung tak lepas dari kondisi jalan provinsi rusak. Sehingga tak sedikit netizen yang merasa belum merdeka, hingga menempatkan perbaikan jalan sebagai anak tiri pembangunan.