Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat melakukan rapat bersama BBTNBBS dan TNWK | LAMPUNGPRO/Ist

"Ada juga beberapa penyebab terjadinya konflik adalah diantaranya fragmentasi habitat, koridor yang semakin berkurang, degradasi kualitas habitat, kebutuhan ruang dan lahan, persepsi masyarakat atau stakeholders serta perburuan liar," jelas Ruchyansyah.

Ia menyampaikan bahwa jumlah konflik satwa liar dengan manusia di Provinsi Lampung sepanjang tahun 2021hingga 2025, tercatat ada 1.658 kasus.

"Konflik ini mengakibatkan kasus meninggal dunia sebanyak sembilan kasus dan cedera sebanyak 14 kasus," kata Ruchyansyah.

Upaya yang perlu dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menangani konflik ini, diantaranya membentuk tim koordinasi dan tim satgas penanggulangan konflik Tingkat Provinsi Lampung.

"Memberikan pendampingan dan bantuan berupa logistik kepada masyarakat dan tim satgas, upaya patroli mitigasi konflik satwa liar dan pemantauan pergerakan gajah secara visual. Serta penghalauan, penggiringan, dan blockade bersama tim satgas," ujar Ruchyansyah.

Seperti diketahui, TNBBS dan TNWK merupakan habitat penting bagi satwa kunci antara lain gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus) dan harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) yang ruang jelajahnya tidak sebatas dalam kawasan konservasi saja.

Tetapi kawasan lain yang berada disekitarnya seperti kawasan hutan lindung dan areal penggunaan lain yang berbatasan langsung dengan kawasan tersebut.