Amiruddin Sormin. LAMPUNGPRO.CO

Tabik puunnn.....!!!

Terhitung 20 Februari 2025, kepemimpinan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung resmi dijabat oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela (Mirza-Jihan) selama 2025-2030. Keduanya dilantik Presiden RI Prabowo Subianto setelah meraih perolehan suara 82% total suara sah Pilkada 27 November 2024.

Ketika mulai bertugas, bukan karpet merah yang membentang. Boleh jadi, ucapan selamat datang yang diterima kedua pemimpin milenial itu adalah, "Selamat bertugas, mulai dari minus, ya Pak." Masih mending ucapan petugas stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) saat isi BBM, "Mulai dari nol ya, Pak."

Boleh jadi juga, ketika keduanya mengucapkan sumpah dan janji, yang terbayang adalah angka-angka defisit APBD dan hutang-hutang ke pihak ketiga yang harus segera dilunasi. Semoga, keduanya tak menerima ucapan selamat seperti ini, "Selamat atas pelantikan jadi Gubernur-Wakil Gubernur 2024-2029. Mohon tagihan segera dilunasi, yaaa.. Pak"

Ini realitas yang dihadapi Mirza-Jihan. Defisit APBD Pemprov Lampung mencapai Rp1,4 triliun pada 2023. berdasarkan hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Defisit ini akibat pendapatan asli faerah (PAD) tak sesuai target dan hutang terus membengkak.

Pada 2023 di era Gubernur Arinal Djunaidi, PAD hanya terealisasi Rp3,7 triliun (78,32%) sari target yang ditetapkan Rp4,8 triliun. Sehingga terjadi gagal bayar Rp580 miliar pada 2024.

Utang Pemprov Lampung kepada pihak ketiga meningkat signifikan yakni 2021 yakni Rp76,6 miliar, naik menjadi Rp93,7 miliar di 2022 dan naik tajam menjadi Rp362 miliar (+286%) di 2023. Di sisi lain, PAD 2023 hanya mencapai Rp3,7 triliun atau 78,32% dari target Rp4,8 triliun.

Defisit dan gagal bayar ini berdampak pada ratusan proyek pembangunan terhenti. Berdasarkan LHP BPK, pada 2023 terjadi gagal bayar sebesar Rp252 miliar. Perinciannya, 209 proyek di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Rp136,7 miliar.