Pemkab Pesisir Barat tutup tambak udang Johan Farm karena dianggap langgar perda. ANTARA

Penyegelan Melawan Hukum

Ketua Ikatan Petambak Pesisir Barat Sumatera (IPPBS) Agusri Syarief, mengatakan bahwa tindakan Pemkab Pesibar yang melakukan penyegelan dilanjutkan dengan pemasangan sebagai tindakan melawan hukum, sebab, apabila alasannya yakni melanggar Perda Nomor 8 Tahun 2017 untuk kawasan wisata,  penyelesaiannya juga harus dilakukan dengan Perda. Menurut dia, penutupan tambak harusnya tidak dilakukan secara sepihak.

Alasannya, terdapat konsekuensi dari pasal-pasal dalam Perda. Salah satunya jika tambak disegel pemerintah daerah harus mengganti rugi kepada pemilik tambak yang berinvestasi besar di daerahnya.

 KLIK BERITA SEBELUMNYA: Dinilai Langgar RTRW, Pemkab Pesisir Barat Segel Tiga Tambak Udang, Satu Menolak

"Kalau memang ingin menegakkan Perda Nomor 8 Tahun 2017, seharusnya pasal-pasal yang ada di dalam Perda dilaksanakan, seperti Pasal 53 yang mengharuskan Pemkab mengganti rugi kepada petambak yang terkena dampak dari perubahan Perda RTRW, kata Agusri, Sabtu (5/2/2022).

 
Dia pun menegaskan bahwa, Perda Nomor 8/2017 tidak dapat dijalankan karena usaha tambak udang anggotanya berizin sebelum Perda tersebut diterbitkan pada 2017. Artinya pelanggaran pengelolaan tambak tidak terpenuhi sehingga tak perlu ada penyegelan, apalagi sampai di portal.
 

"Pemkab pernah menawarkan relokasi di Kecamatan Ngaras. Tetapi selain luas lahannya hanya 28 hektare. Sedangkan luas tambak 7 farm ini lebih 100 hektare  Bahkan topografinya juga berbukit-bukit sehingga tidak cocok dibangun tambak udang. kemudian lahan yang ditawarkan juga harus jelas pinjam pakai atau hibah," kata Agusri..