Suasana ruang rapat komisi II saat RDP dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung | LAMPUNGPRO.CO/Ist

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung terkait proyek pembangunan Gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung Tahun Anggaran 2025 di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung kembali menjadi sorotan.

Saat dimintai tanggapan, Kepala Dinas PU Kota Bandar Lampung, Dedi Sutiyoso, justru terlihat kesulitan menjelaskan secara rinci isi temuan audit tersebut.

Dedi ditemui usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Senin (27/7/2026). Ketika dikonfirmasi mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, ia justru bertanya balik kepada wartawan.

"Waduh, yang masalah gedung LHP ya?" ujar Dedi.

Saat kembali ditanya mengenai substansi temuan, Dedi sempat memanggil kepala bidang teknis di lingkungan Dinas PU untuk memberikan penjelasan. Namun, pejabat yang dipanggil tidak menghampiri sehingga penjelasan yang diharapkan tidak kunjung diberikan.

Dedi mengaku yang diketahuinya hanya berkaitan dengan mutu beton pada proyek tersebut. Ia juga menyebut tidak ada persoalan mengenai spesifikasi besi tulangan.

"Yang saya tahu hanya mutu beton saja, tidak ada masalah besi," katanya.

Terkait catatan BPK mengenai lemahnya pengawasan proyek, Dedi menyatakan akan kembali meminta penjelasan dari pihak konsultan pengawas.

"Nanti saya panggil lagi konsultan pengawasnya," ucapnya.

Namun, pernyataan tersebut berbeda dengan hasil audit resmi yang tertuang dalam LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hasil uji petik fisik yang dilakukan bersama Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung (LPTS UBL), BPK menemukan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada proyek pembangunan Gedung Kejati Lampung yang memiliki nilai kontrak sebesar Rp14,83 miliar.

Dari realisasi pembayaran sebesar Rp10,32 miliar atau 69,59 persen, BPK mencatat potensi kelebihan pembayaran senilai Rp518,27 juta. Temuan tersebut berasal dari ketidaksesuaian mutu beton maupun spesifikasi besi tulangan yang tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan.

Tak hanya itu, total temuan BPK pada Dinas PU Kota Bandar Lampung mencapai Rp934,36 juta, termasuk pada proyek pembangunan Gedung Satlantas dan Satintelkam Polresta Bandar Lampung Tahap II.

Meski kelebihan pembayaran tersebut telah disetorkan kembali ke kas daerah oleh pihak pelaksana pada 21 Mei 2026, BPK tetap menyimpulkan adanya kelemahan dalam pengawasan proyek.

Dalam laporannya, BPK menyebut Kepala Dinas PU, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) belum melaksanakan pengawasan serta pengendalian pekerjaan secara optimal.

Sementara itu, temuan BPK tersebut juga menjadi perhatian Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung. Usai RDP, Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Djumadi, mengungkapkan hingga memasuki semester pertama Tahun Anggaran 2026, sebagian besar proyek fisik di Dinas PU belum berjalan.

Menurut Agus, anggaran Dinas PU saat ini masih difokuskan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran proyek tahun anggaran 2024 dan 2025.

"Hasil evaluasi kami menunjukkan kegiatan fisik tahun 2026 belum berjalan. Anggaran masih digunakan untuk menyelesaikan kewajiban proyek tahun 2024 dan 2025," ujar Agus.

Komisi III DPRD juga mengingatkan Dinas PU agar tidak mengulang pola pelaksanaan proyek yang dilakukan menjelang akhir tahun anggaran. Menurutnya, proses lelang yang terlambat berpotensi menurunkan kualitas pekerjaan di lapangan.

"Kami meminta proses lelang tidak dilakukan terlalu mepet menjelang perubahan APBD. Kalau waktunya terlalu sempit, kualitas pekerjaan tentu akan terdampak," tegas Agus. (***)