Ilustrasi AI Anggaran Dana BOS yang diancam merasa resah | LAMPUNGPRO.CO/Ist

PESISIR BARAT (Lampungpro.co) : Sejumlah kepala sekolah di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, mengaku resah akibat ulah oknum yang diduga melakukan intimidasi dengan modus mengancam akan mempublikasikan dugaan penyimpangan anggaran sekolah apabila tidak diberikan sejumlah uang.

Praktik tersebut disebut telah berlangsung cukup lama dan dinilai mengganggu kenyamanan para kepala sekolah dalam menjalankan tugas mereka sebagai tenaga pendidik.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, Marnentinus, mengaku hingga saat ini belum menerima laporan resmi dari para kepala sekolah terkait dugaan aksi pemerasan tersebut.

Meski demikian, pihaknya berjanji akan menindaklanjuti informasi yang beredar agar persoalan tersebut tidak terus berulang.

"Kami tampung terlebih dahulu informasinya dan akan mencari solusi yang tepat. Sampai saat ini memang belum ada laporan resmi yang masuk kepada kami. Namun jika sudah meresahkan, tentu akan ada langkah-langkah yang kami ambil. Hal ini juga akan kami laporkan kepada pimpinan," ujar Marnentinus saat dikonfirmasi, Jumat (19/6/2026).

Menurutnya, tindakan serupa tidak hanya dialami oleh kepala sekolah, tetapi juga pernah menyasar dirinya secara pribadi. Ia mengaku kerap menerima pesan maupun panggilan dari nomor tidak dikenal yang berisi ancaman atau klaim memiliki data tertentu.

"Kalau terus dilayani tentu tidak akan selesai. Yang penting bagaimana kita menyikapinya dan jangan memberi peluang. Saya sendiri sering menerima pesan WhatsApp dari orang yang tidak dikenal. Ada yang mengaku memiliki data dan menyampaikan kalimat-kalimat bernada mengancam," katanya.

Marnentinus berharap para guru dan kepala sekolah dapat menjalankan tugas dengan tenang tanpa gangguan dari pihak luar yang berpotensi menghambat proses belajar mengajar di sekolah.

Sementara itu, salah seorang kepala sekolah yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa aksi intimidasi tersebut telah berlangsung sejak awal 2025.

Menurutnya, sejumlah pihak yang mengaku sebagai oknum wartawan secara rutin menghubungi sekolah dan meminta uang dengan alasan tidak akan memberitakan dugaan penyimpangan dana sekolah.

Padahal, kata dia, pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah melalui pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Yang kami alami sudah sejak awal tahun 2025. Dana BOS itu sudah jelas aturan dan peruntukannya. Bahkan penggunaan anggaran juga sudah diperiksa oleh BPK," ujarnya.

Ia menuturkan, meskipun beberapa kali memberikan sejumlah uang, hal itu bukan karena merasa bersalah atau takut, melainkan sebagai bentuk toleransi agar aktivitas sekolah tidak terus-menerus terganggu. Namun, pemberian tersebut justru tidak menghentikan aksi yang dilakukan.

Menurutnya, oknum tersebut tetap rutin menghubungi pihak sekolah, bahkan menggunakan nomor telepon yang berbeda ketika nomor sebelumnya tidak direspons. Tidak jarang mereka juga menghubungi sekolah melalui orang lain yang diduga masih berada dalam jaringan yang sama.

"Teleponnya bisa setiap minggu. Mereka mengatakan jika tidak diberikan uang, maka akan memberitakan pengelolaan anggaran sekolah. Padahal anggaran yang kami kelola digunakan sesuai dengan aturan dan peruntukannya," kata kepala sekolah tersebut.

Para kepala sekolah berharap pemerintah daerah dan aparat terkait dapat segera mengambil langkah tegas untuk menghentikan praktik intimidasi yang mereka alami. Sebab, tindakan tersebut dinilai sudah mengarah pada ancaman dan upaya pemerasan yang membuat para pendidik merasa tidak nyaman dalam menjalankan tugasnya.

Mereka berharap lingkungan pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat dapat terbebas dari tekanan pihak-pihak yang memanfaatkan isu pengelolaan anggaran sekolah untuk kepentingan pribadi. (***)

Editor : Sandy,

Pewarta : Suwari