Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, S.Pd., M.M., (Baju Putih) | LAMPUNGPRO.CO/Ist

Ia mencontohkan kondisi di wilayah Kedawung, di mana banyak siswa mengandalkan SMP Negeri 14 Kemiling sebagai pilihan utama. Namun karena kapasitas terbatas, tidak semua pendaftar dapat diterima.

“Ketika daftar di SMP 14 ternyata tidak diterima karena penuh. Akhirnya mereka diarahkan ke sekolah lain yang jaraknya cukup jauh,” jelasnya.

Situasi serupa juga terjadi di kawasan Tanjung Senang dan Way Halim. SMP Negeri 29 yang berada di sekitar kawasan SMA 5 Korpri disebut menjadi salah satu sekolah yang paling banyak diminati warga dari berbagai kelurahan.

Melihat kondisi tersebut, Asroni meminta pemerintah kota melakukan pemerataan kualitas pendidikan, baik dari sisi fasilitas maupun mutu sekolah, agar masyarakat tidak hanya terfokus pada sekolah tertentu.

“Jangan semua berharap masuk ke sekolah itu semua. Apakah fasilitas sekolahnya berbeda dengan sekolah lain, ini yang harus menjadi perhatian pemerintah,” tegasnya.

Selain membahas persoalan daya tampung, Komisi IV DPRD juga menyoroti kondisi keuangan sekolah negeri setelah tidak diperbolehkannya lagi penarikan iuran komite dari wali murid.

Asroni mengungkapkan, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) yang sebelumnya telah dianggarkan pemerintah daerah hingga kini belum sepenuhnya disalurkan ke sekolah-sekolah.