Tim Pansus Pemekaran Daerah DPRD Lampung Selatan Usai Rapat Kedua Soal Pemekaran Kabupaten Bandar Negara | Ist/Lampungpro.co

"Secara kelembagaan, Pemkab harus mengajukan permohonan hibah ke Pemprov Lampung, jadi dengan demikian mudah-mudahan kedepannya nanti ada kejelasan berapa luas dan dimana titiknya, kalau Pemprov Lampung ingin mengasihkan hibah tersebut," ujar Hamdani.

Dengan demikian, nantinya ada kejelasan dan pijakan bagi Tim Pansus dan para anggota DPRD Lampung Selatan, untuk bisa segera mengundang pihak eksekutif, agar bisa segera diparipurnakan lagi.

"Paripurna itu dilakukan, untuk diadakan kesepakatan bersama, sebelum akhirnya dikirimkan ke Pemprov Lampung dan pemerintah pusat, terkait kelengkapan data pemekaran Kabupaten Bandar Negara," ungkap Hamdani.

Kemudian anggota DPRD Lampung Selatan dari daerah pemilihan (Dapil) Tanjung Bintang, Tanjung Sari, dan Merbau Mataram ini menyebut, pekerjaan rumah saat ini harus segera diselesaikan, sehingga diharapkan bisa segera ada solusi, sehingga semuanya bisa diselesaikan untuk dibawa ke tahap berikutnya.

Setelah rapat kedua tersebut, Tim Pansus Pemekaran Daerah DPRD Lampung Selatan nantinya juga akan berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkait teknis dan lainnya dari pemekaran Kabupaten Bandar Negara.

Kemudian Hamdani juga menyebut, nantinya Tim Pansus Pemekaran Daerah DPRD Lampung Selatan, juga akan memanggil Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), untuk memetakan potensi pendapatan asli daerah (PAD) di daerah otonomi baru maupun di daerah otonomi induk.

Lalu Tim Pansus Pemekaran Daerah DPRD Lampung Selatan juga akan memanggil dua pihak panitia penyelenggara untuk pemekaran, baik dari Daerah Otonomi Baru (DOB) Natar Agung maupun Tim Pembentukan Percepatan Pemekaran Daerah (TPPD).