Rapat Paripurna Raperda APBD Perubahan 2023 DPRD Lampung | Lampungpro.co/Dok Kominfo

PDIP menilai, kondisi itu bisa dimanfaatkan Lampung dalam menggerakkan roda perekonomian daerah, tetapi program yang diusulkan dalam APBD Perubahan 2023 benar-benar mempertimbangkan adanya keterbatasan sisa waktu untuk tahun berjalan.

PDIP meminta agar mengidentifikasi kembali capaian program, kegiatan, dan menyesuaikan dengan APBD Perubahan 2023 yang di dalamnya terdapat perubahan asumsi-asumsi dalam pengolahan keuangan daerah. 

Di sisi lain, perlu untuk menyusun langkah konkret untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD). PDIP meminta agar SILPA tahun 2022 digunakan untuk hal yang penting dan mendesak, seperti pembayaran bunga dan pokok utang atau oblikasi daerah. 

Sementara Fraksi Golkar menyampaikan anggaran tidak perlu disebar secara merata pada setiap OPD, jika kegiatan OPD tidak mampu meningkatkan indeks kinerja utama.

Terlebih capaian indeks kinerja utama tidak selaras dengan yang dirasakan masyarakat, karena itu, Fraksi Golkar meminta agar kontrol dalam indeks kinerja utama sangat dibutuhkan, sehingga kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemprov Lampung nyata.

Selain itu, pembangunan juga harus mendapatkan perhatian khusus, terutama pada pembangunan infrastruktur, sehingga tidak ada daerah yang merasa dianaktirikan.

Sementara Fraksi Gerindra mengapresiasi kenaikan target pendapatan daerah sebesar 9,04 persen jika dibandingkan dengan APBD murni 2023. Gerindra menilai, struktur pendapatan daerah sudah lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.