Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, S.Pd., M.M., bersama anggota Komisi IV | LAMPUNGPRO.CO

Ia menjelaskan, persoalan tersebut berkaitan dengan kepengurusan organisasi biliar. Ketua organisasi cabor tersebut disebut telah terpilih, namun proses administrasi kepengurusan hingga penerbitan surat keputusan (SK) masih menjadi persoalan.

“Ketua sebenarnya sudah terpilih, tetapi setelah terpilih dan direkomendasikan KONI, SK-nya tidak dikeluarkan sejak 2025,” ujarnya.

Rahmudin mengatakan, KONI Kota Bandar Lampung sebelumnya telah berupaya memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut melalui mediasi. Namun, agenda mediasi yang telah disiapkan tidak terlaksana karena dibatalkan oleh pihak yang sebelumnya meminta mediasi.

“Internal mereka. Mereka minta mediasi, kita sudah siapkan waktunya, tetapi mereka yang membatalkan,” katanya.

Kendati polemik kepengurusan belum sepenuhnya selesai, Rahmudin memastikan atlet biliar tetap masuk dalam persiapan kontingen Bandar Lampung untuk Porprov Lampung.

Ia menjelaskan, keikutsertaan kontingen dalam Porprov merupakan kewenangan KONI kabupaten/kota sebagai pihak yang mengirimkan atlet. Karena itu, persoalan internal kepengurusan cabor tidak secara otomatis menghilangkan status persiapan atlet.

“Masalah Porprov tidak ada masalah karena ini bukan ranahnya cabor, tetapi ranah KONI. Yang mengirim nanti kan 15 kabupaten/kota, masing-masing KONI,” jelasnya.