Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Fraksi Gerindra, Reri Pambudi | LAMPUNGPRO.CO

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co) : DPRD Kota Bandar Lampung mulai membahas empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul inisiatif DPRD Tahun 2026. Pembahasan tersebut dilakukan melalui rapat paripurna internal di ruang sidang DPRD Kota Bandar Lampung, Senin (14/9/2026).

Empat Raperda yang menjadi usul inisiatif DPRD tersebut masing-masing mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah, Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, serta Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan.

Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bandar Lampung menyatakan dapat menerima dan mendukung keempat Raperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.

Meski demikian, dukungan tersebut disertai sejumlah catatan. Fraksi Gerindra menilai setiap regulasi yang nantinya ditetapkan harus memiliki kepastian hukum, kewenangan yang jelas, tidak bertentangan maupun tumpang tindih dengan aturan yang lebih tinggi, serta dapat benar-benar diterapkan di tengah masyarakat.

Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Reri Pambudi, saat membacakan pandangan fraksi dalam rapat paripurna.

Menurutnya, empat Raperda tersebut memiliki keterkaitan erat dengan kebutuhan pembangunan Kota Bandar Lampung. Materinya mencakup pembentukan karakter masyarakat, penguatan sektor ekonomi melalui pariwisata, penataan infrastruktur telekomunikasi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perlindungan guru dan tenaga kependidikan.

"Namun demikian, Fraksi Gerindra berpandangan bahwa setiap regulasi yang akan ditetapkan harus memiliki kepastian hukum, kejelasan kewenangan, tidak tumpang tindih dengan peraturan yang lebih tinggi. Dan dapat dilaksanakan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Bandar Lampung," kata Reri.

Pendidikan Wawasan Kebangsaan Harus Punya Target yang Jelas