BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Anggota DPRD Provinsi Lampung dari daerah pemilihan (Dapil) Wahrul Fauzi Silalahi, ingin pemekaran Kabupaten Lampung Selatan di wilayah 5 kecamatan yakni Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Tanjung Sari, dan Merbau Mataram jangan dijadikan sebagai alat politik untuk dagangan Pilkada 2020 mendatang.

"Kita dukung penuh, karena pemekaran wilayah ini suatu kebutuhan tersendiri saat ini. Sebab untuk menunjang urusan administratif yang jauh. Secara efektivitas pelayanan dan lainnya saya sepakat. Namun saya juga akan kritik soal nama agar jangan membingungkan masyarakat. Selain itu, isu pemekaran ini jangan sampai dibawa ke Pilkada oleh Plt Bupati dan lainnya," kata Wahrul kepada Lampungpro.co, Selasa (10/12/2019).

Selain itu, Wahrul juga meminta tim pemekaran pembentukan daerah (TPPD) harus jelas pertanggung jawabannya dan menegaskan tim harus jelas target kerja yang akan dilakukan kedepannya. Sebab , tim sebelumnya yakni tim Natar Agung sudah memakai dana APBD sebesar Rp1 miliar lebih.

"Sebenarnya tim Natar Agung sudah merumuskannya dan menggunakan APBD. Itu karena sudah memakai uang rakyat, jadi harus dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya. Kita tidak mau uang yang dihabiskan tim Natar Agung itu tidak jelas alurnya," pinta dia.

Ketua Komisi II DPRD Lampung ini sebenarnya lebih memfokuskan terhadap kerja yang sudah dilakukan oleh tim Natar Agung. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tinggal melakukan evaluasi sejauh mana perkembangan dari tim Natar Agung. Dimana apa yang menjadi kebutuhan saat ini dan apa yang harus difokuskan untuk di upgrade kembali.

"Saya bukan mematahkan teman-teman di 5 kecamatan ini, justru saya dukung penuh. Tapi ini berkaitan dengan efektivitas, sebab ada SK Bupati yang baru ini akan makan anggaran lagi, dimana harus keliling sosialisasi dan lainnya. Saya harap tidak ada politik disitu, kalau ada maka saya sangat menyayangkan hal tersebut," ujar Wahrul.

Wahrul menegaskan kepada para tim, agar masalah pemekaran ini tidak memberikan harapan palsu kepada masyarakat. Sebab hal tersebut, akan menimbulkan kekecewaan pada masyarakat terhadap tim dan pemerintah.

"Prinsipnya harus ada efektivitas, dan jangan dijual sebagai alat kampanye. Kalau perjuangan sudah jelas, akan kita bahas lainnya di DPRD Lampung. Usul saya, ini harus dipadukan oleh tim Natar Agung. Karena sudah menghabiskan APBD sebelumnya. Agar jangan hilang begitu saja," tegas politisi Partai Nasdem ini.(FEBRI/PRO2)