Pemprov Lampung Saat Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yang diwakili Asisten Administrasi Umum, Sulpakar, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program 3 juta rumah di Ruang Command Center Lantai II Dinas Kominfotik Lampung, Selasa (22/7/2025).

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Imran mengatakan, secara administrasi, 99 persen pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan pembebasan Bea Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), atas tindak lanjut Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, yaitu Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri PUPR.

"Penganggaran untuk bidang perumahan itu dari pemerintah daerah, sesuai dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2021, dimana untuk bidang perumahan ini, menjadi salah satu unsur penilaian dalam standar pelayanan minimal bagi pemerintah daerah se-Indonesia," kata Imran.

Berdasarkan hal tersebut, telah dikeluarkan Permendagri Nomor 10 tahun 2025 terkait dengan rencana pembangunan daerah tahun 2026, yang nantinya akan menjadi acuan bagi seluruh pemerintah daerah, di dalam melakukan penganggaran untuk tahun 2026 yang akan datang.

Imran dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan rekomendasi pendataan perumahan yang dapat dilakukan ditingkat daerah yaitu diminta kepada pemerintah daerah, agar menyampaikan informasi terkait dengan pembangunan baru atau renovasi rumah bagi masyarakat berupa bantuan yang sumber pembiayaannya baik dari APBD maupun APBN.

Hal itu yang tidak muncul sebagai target unit pada dokumen Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Daerah, Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH, Bantuan Keuangan Khusus (BKK) RTLH, hibah untuk perbaikan rumah, bantuan Rehabilitasi Sosial RTLH, bantuan Rumah Layak Huni (RLH), bantuan peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin, dan bantuan relokasi permukiman.

Lalu pemerintah daerah juga diminta untuk melakukan crosscheck terhadap target unit renovasi rumah atau pembangunan baru, serta perlu perhatian khusus pemerintah daerah untuk menggerakan pemerintah desa dan dinas terkait, dalam melakukan pendataan perumahan.

Imran juga menyatakan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga telah meluncurkan layanan pengaduan konsumen perumahan bernama BENAR-PKP (Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan) yang dapat diakses oleh masyarakat melalui WhatsApp, untuk mengadukan berbagai permasalahan terkait perumahan.

Sebagai bagian dari salah satu Program Strategis Nasional, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pemerintah daerah wajib mendukung berjalannya program 3 juta rumah didaerahnya masing-masing.

Kewajiban tersebut, diatur didalam Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 67, yang didalamnya juga terkandung bahwa terdapat sanksi bagi kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang melanggar kewajibannya.

Terkait Inflasi, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, Indeks Perkembangan Harga pada pelan ke tiga Juli 2025 ini, berdasarkan data SP2KP pencatatan hingga 18 Juli 2025, terdapat 36 provinsi yang mengalami kenaikan IPH, sementara satu provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya, serta satu provinsi juga tercatat relatif stabil.

Ada pun Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 36 provinsi yang mengalami kenaikan IPH adalah cabai rawit, bawang merah, dan beras.

Menanggapi hal tersebut, Mendagri, Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan kepada kepala daerah, untuk segera melakukan upaya dalam mengatasi hal tersebut. (***)

Editor : Febri Arianto