Rapat Paripurna DPRD Lampung Selatan | Lampungpro.co/Dok Kominfo

KALIANDA (Lampungpro.co): Fraksi PKS DPRD Lampung Selatan, menekankan kepada Pemkab Lampung Selatan agar mengoptimalkan kinerja pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD) dalam peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja, agar tercapai keseimbangan pendapatan daerah dan belanja daerah, sehingga tidak terjadi defisit anggaran diakhir tahun.

Selain itu Fraksi PKS juga menekankan penyusunan dalam penyusunan perencanaan anggaran belanja operasi khususnya barang dan jasa, agar kedepannya perlu ditata ulang sesuai dengan kepentingan atau urgensinya dan menambah belanja modal.

Selanjutnya, juga menyarankan terkait dengan mematuhi ketentuan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah, agar pemerintah daerah membuat skema atau simulasi perencanaan keuangan daerah dimana 40 persen APBD digunakan untuk belanja modal.

"Jangan sampai kedepannya terkena sanksi pengurangan dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU),"
kata Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Lampung Selatan M. Akyas dalam pandangan akhir fraksinya pada Rapat Paripurna DPRD Lampung Selatan dengan agenda pengambilan keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Lampung Selatan tahun anggaran 2023 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Lampung Selatan, Jumat (21/6/2024)

Rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan DPRD terhadap Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Lampung Selatan tahun anggaran 2023 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampung Selatan, H Hendriy Rosyadi didampingi wakil ketua II Agus Sutanto dan wakil ketua III Amelia Nanda Sari dan hadiri Bupati Lampung Selatan H Nanang Ermanto serta para kepala OPD setempat.

Editor : Febri Arianto
Reporter : Hendra