JAKARTA (Lampro): Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya memastikan tiga ujung tombak dari 10 program prioritas 2017 ini dapat berjalan. Ketiganya adalah digital tourism atau e-tourism, homestay atau rumah wisata, dan aksesibilitas udara. Tiga poin itu menjadi fokus utama Kementerian Pariwisata RI, yang diharapkan bisa membuka sumbatan arus wisatawan mancanegara ke Tanah Air.

Top three itu setiap hari saya pantau progress-nya. Selain tujuh program lain yang juga harus dipastikan berjalan, kata Menpar Arief Yahya di War Room M-17, di lantai 16 Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2017).

Tujuh program lain yang dimaksud adalah branding dan PR-ing, Top 10 originasi, top 3 destinasi utama dan 15 destinasi branding, percepatan pengembangan 10 Bali baru, sertifikasi kompetensi SDM dan gerakan sadar wisata, peningkatan investasi Pariwisata dan pengelolaan crisis center. Tahun, 2017, bagi Kemenpar adalah tahun pemerataan, yang oleh Menpar Arief Yahya lebih sering disebut sebagai tahun sharing economy.

Ini terlihat dari tiga besar prioritas utama tersebut. Seperti Digital Tourism, yang melakukan sosialisasi ITX Indonesia Travel Xchange, ke berbagai kota di Tanah Air. Dari Batam (Kepri), Magelang (Joglosemar), Medan (Sumut), Banda Aceh (NAD), Jakarta, Bali, Surabaya (Jatim), Lombok (NTB), Labuan Bajo (NTT), Bandung (Jabar), Solo (Jateng), Palembang (Sumsel), Banyuwangi (Jatim), Wakatobi (Sultra). Targetnya, mendigitalisasi seluruh industri pariwisata di tanah air, agar terjadi sharing economy, kata Arief Yahya.

Salah satu kelemahan para pelaku bisnis pariwisata di daerah adalah akses ke pasar global, berjumpa dengan distributor dunia. Sistem ini mempertemukan demand dan supplay, dan mereka bisa langsung berbisnis. Karena itu, ITX adalah selling platform yang generic-nya disebut Digital Market Place, pasar bagi industry Pariwisata. Banyak industry pariwisata yang termasuk kategori UMKM, fasilitas ini akan sangat bermakna, karena membuka opportunity mereka untuk Go Digital, jelasnya.

Anda bisa bayangkan, jumlah UMKM di Indonesia ini ada 58 juta. Tidak mungkin menghandle sekian banyak unit usaha dengan cara manual. Hanya digital yang bisa menjadi pintu untuk memajukan managemen mereka. Kalau kita tidak melakukan digitalisasi, sedangkan musuh atau rival kita menggunakannya, maka sudah pasti kita akan kalah bersaing. Pasar Pariwisata sendiri sudah menggunakan digital dalam look, book, pay? Itulah, mengapa kita juga harus berubah cepat, tutur lulusan ITB Bandung, Surrey University Inggris dan Unpad Bandung itu.

Indonesia punya destinasi yang hebat, punya produk kreatif yang bagus, kaya akan atraksi alam dan budaya, punya akses, dan amenitas. Tetapi, punya saja tidak cukup, harus ada platform yang bisa membuat bangsa ini juga berdaya, dan bisa memainkan bisnisnya. Jangan sampai resources yang hebat itu justru dimanfaatkan negara lain, dengan teknologi. Karena dengan digital, transaksi bisnis bisa terjadi di mana saja, kapan saja, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Era digital itu, more digital more personal, more digital more global, more digital more professional, ungkapnya.

Lagi-lagi, implementasi dari konsep Go Digital ini inline dengan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas (Ratas) tentang Kebijakan Ekonomi Berkeadilan, Selasa (31/1/2017), di Istana Bogor, Jawa Barat. "Kembali ingin saya menegaskan bahwa kemajuan, kemakmuran maupun kesejahteraan yang ingin kita wujudkan bukanlah kemakmuran untuk orang per-orang, bukan kemakmuran untuk hanya sekelompok orang, bukan kemakmuran untuk satu golongan, tetapi kemakmuran yang ingin kita wujudkan adalah kemakmuran bersama, kemakmuran yang berkeadilan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Presiden Joko Widodo. (PRO1)