Gubernur Lampung Bersama Kementerian Keuangan RI | Lampungpro.co/Dok Kominfo

BANDAR LAMPUNG (Lampungpro.co): Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berkolaborasi dengan jajaran Kementerian Keuangan RI, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan mengoptimalkan berbagai potensi strategis yang dimiliki Lampung.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, Lampung memiliki kekuatan yang besar di sektor pertanian dan perkebunan, yang selama ini menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurutnya, dari total luas wilayah Lampung sekitar 3,3 juta hektare, ada 1,8 juta hektare dimanfaatkan untuk sektor pertanian dan perkebunan, dengan komoditas utama berupa padi, jagung, singkong, sawit, tebu, kopi, dan kakao.

"Lampung ini sangat kaya, karena padinya nomor enam nasional, jagung nomor enam nasional, singkong nomor satu nasional, bahkan nanas menyuplai sekitar 22 persen kebutuhan dunia," kata Rahmat Mirzani Djausal saat menerima kunjungan Perwakilan Kementerian Keuangan RI Lampung, Senin (18/5/2026).

Menurutnya, besarnya potensi tersebut harus diiringi dengan penguatan hilirisasi industri, agar nilai tambah komoditas tidak keluar dalam bentuk bahan mentah.

Saat ini, sebagian besar hasil komoditas Lampung masih dijual dalam bentuk raw material, sehingga manfaat ekonomi belum optimal dirasakan di daerah.

Oleh karena itu, Pemprov Lampung tengah mendorong pengembangan kawasan industri dan hilirisasi berbasis sektor pertanian dan perkebunan, karena Gubernur Lampung ingin hilirisasi ada di Lampung.

"Jangan semua keluar mentah. Industri pengolahan harus tumbuh di sini supaya nilai tambah, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi juga terjadi di daerah," ujar Rahmat Mirzani Djausal.

Selain sektor industri, Gubernur Mirza juga menyoroti pentingnya pengembangan energi baru terbarukan dan sektor pariwisata, sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru di Lampung.

Saat ini, terdapat sejumlah proyek strategis yang tengah dikembangkan, mulai dari panas bumi, pembangkit listrik tenaga surya terapung, hingga pengembangan bioetanol berbasis singkong dan jagung.

Di sektor pariwisata, Pemprov Lampung juga tengah menyiapkan kawasan wisata terintegrasi, guna meningkatkan lama tinggal wisatawan dan mendorong peningkatan perputaran ekonomi daerah.

Gubernur Lampung juga menekankan, percepatan pembangunan daerah tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah, melainkan membutuhkan dukungan dan sinergi lintas sektor, termasuk bersama instansi vertikal Kementerian Keuangan.

Gubernur Lampung berharap, kolaborasi tersebut dapat diperkuat, terutama dalam optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan aset idle, penguatan pengawasan pajak, hingga sinkronisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan agar lebih produktif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Lampung, Purwadhi Adhiputranto mengungkapkan, kehadiran jajaran Kementerian Keuangan di daerah, harus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Lampung.

Menurutnya, selain memperkuat koordinasi dan sinergi bersama pemerintah daerah, Kementerian Keuangan juga siap mendukung alternatif pembiayaan kreatif melalui berbagai instrumen pembiayaan negara, seperti Badan Pengelola Dana Perkebunan, Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), hingga Sarana Multigriya Finansial (SMF).

"Kami berharap, kehadiran instansi vertikal Kementerian Keuangan RI di Lampung ini, bisa benar-benar membawa manfaat dan bisa mendukung pembangunan daerah," ungkap Purwadi.

Editor : Febri Arianto