Pimpinan Media Muhammad Asyihin. Lampungpro.co/doc

Pemerintah perlu memastikan agar rekrutmen guru baru tidak menimbulkan persoalan baru bagi guru yang sudah mengabdi. Jangan sampai seorang guru PPPK penuh waktu yang sudah bertahun-tahun mengajar harus berbagi jam dengan guru baru yang ditempatkan pada mata pelajaran yang sama, sementara kebutuhan riil sekolah sebenarnya tidak bertambah.

Di sinilah rasa keadilan harus dibicarakan secara terbuka.

Guru PPPK tidak boleh diposisikan sebagai lawan bagi guru muda. Lulusan PPG Prajabatan dan fresh graduate juga bukan ancaman bagi guru PPPK. Keduanya sama-sama memiliki hak untuk membangun masa depan. Yang harus dipastikan adalah sistemnya tidak menciptakan ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Tes tetap penting. Kompetensi tetap harus menjadi ukuran. Regenerasi guru juga harus berjalan. Tetapi pengalaman mengajar, masa pengabdian, kinerja dan kebutuhan nyata sekolah semestinya tidak dikesampingkan begitu saja.

Karena itu, menjelang seleksi 2027, pemerintah perlu membuka informasi secara lebih transparan mengenai kebutuhan guru tersebut. Berapa yang benar-benar dibutuhkan? Mata pelajaran apa saja? Daerah mana yang kekurangan? Berapa kebutuhan di setiap jenjang pendidikan? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana posisi guru PPPK penuh waktu yang mengikuti seleksi PNS dibandingkan dengan pelamar baru?

Publik berhak mendapatkan kejelasan agar kebijakan tidak hanya terlihat baik di atas kertas, tetapi juga masuk akal ketika diterapkan di sekolah.

Pada akhirnya, persoalannya bukan siapa yang lebih berhak menjadi PNS antara guru PPPK dan guru baru. Persoalannya adalah bagaimana negara membangun sistem yang menghargai pengabdian sekaligus memberikan kesempatan kepada generasi berikutnya.